Menteri Edhy Tegaskan Komitmen KKP Berantas Pencurian Ikan

MENTERI Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kembali menegaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serius dalam penanganan kapal pelaku illegal fishing di perairan Indonesia.
 
"Tidak ada kata kompromi untuk para pelaku illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Tugas kita tidak ringan tapi Saya sangat percaya dengan kemampuan dan semangat Anda (PSDKP) untuk menjaga  laut kita dengan sepenuh jiwa raga," ujar Menteri KKP Edhy Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/2)

Sebelumnya KKP menggelar Apel Siaga Pengawasan Wilayah Timur, di Bitung-Sulawesi Utara, Sabtu(16/2). Menteri Edhy juga menyaksikan simulasi pelumpuhan kapal ilegal yang dilakukan oleh aparat Ditjen PSDKP. Dengan sangat taktis Awak Kapal Pengawas Perikanan memperagakan proses penghentian, pemeriksaan dan penahanan (Henrikhan) kapal ilegal yang dilakukan di dermaga PPS Bitung.
 
"Setelah melakukan peninjauan dan mengecek kondisi aparat kita. Saya optimis bahwa mereka dapat menjalankan kebijakan KKP memberantas illegal fishing dan melindungi nelayan kita," papar Edhy.
 
Tahun ini, jelas dia, KKP akan menambah dua armada Kapal Pengawas Perikanan baru untuk memperkuat pengawasan di Laut Natuna Utara dan Selat Malaka. Hari operasi juga akan ditambah dari yang semula 85 hari di tahun 2019 menjadi 150 hari di tahun 2020.
 
"Pemberantasan illegal fishing merupakan tugas berat yang tentu tidak bisa dilakukan oleh KKP sendirian. Tentu saja di lapangan kita bahu membahu dengan TNI AL, TNI AU, Pol Air, dan Bakamla," ungkapnya.
 
Menteri Edhy juga menginstruksikan agar aparat di lapangan mampu menjadi pelindung dan sahabat bagi nelayan Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan bahwa kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan adalah untuk memberikan kesejahteraan nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan.

“Saya ingin agar kehadiran aparat Ditjen PSDKP di lapangan dapat menjadi sahabat bagi nelayan-nelayan lokal Indonesia, sehingga mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan rasa aman dan nyaman, serta hasil tangkapan optimal," ujarnya.

Menteri Edhy juga menekankan bahwa hal tersebut penting agar tercipta iklim usaha kelautan dan perikanan yang kondusif. Sehingga sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional.

Menteri Edhy menambahkan, sebagai langkah konkrit pembinaan kepada nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan, KKP dan Polri telah menandatangani Adendum Nota Kesepahaman. Salah satu ruang lingkupnya menekankan pentingnya pemberantasan mafia pelaku illegal fishing dan destructive fishing serta pembinaan dan penyadartahuan kepada nelayan dan masyarakat kelautan dan perikanan.
 
“Saya ingin menegakkan hukum terhadap pelaku illegal fishing dan destructive fishing tepat sasaran agar nelayan kecil sejahtera," pungkas Edhy. (RO/OL-13)