Pemerintah dan BUMN Bersatu Kembangkan Benoa

Akhir pekan lalu,  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil dan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kumpul di Bali.

Mereka  hadir dalam Rapat Koordinasi Rencana Pengembangan Benoa Maritime Tourism Hub (BMTH) di Nusa Dua, Bali.

Pengembangan BMTH diyakini  akan menjadikan Indonesia memiliki hub pariwisata maritim yang berfungsi sebagai home port bagi kapal cruise wisata. Hal tersebut dapat meningkatkan konektivitas kunjungan wisatawan dengan kapal antar pelabuhan di Indonesia dan diharapkan kapasitas untuk kapal pariwisata meningkat 4 kali lipat dengan kapasitas terminal penumpang 3 kali lipat.

"Dengan investasi ini, tentunya akan meningkatkan ketersediaan tempat usaha bagi UMKM dan nelayan lokal, terbangunnya ekosistem pariwisata yang terdiri dari ‘Budaya, Lingkungan dan Bisnis Leisure’, serta penyerapan tenaga kerja," ungkap Bahlil dilansir dari keterangan resmi, Minggu (16/2).

Lebih lanjut, Bahlil menambahkan bahwa BKPM akan selalu siap dalam mendukung investasi tersebut jika mengalami kendala.

Dalam acara yang sama, Kepala BKPM bersama 3 menteri lainnya juga hadir sebagai saksi dalam penandatangan MoU penataan BUMN di lingkungan Benoa Existing oleh beberapa BUMN. BUMN tersebut diantaranya ialah Pertamina, Indonesia Power, Perikanan Nusantara, Perum Damri, PNM, dan WIKA.

Selain itu terdapat 3 MoU lainnya yang juga ditandatangani dalam rangkaian kegiatan yang berlangsung di Inaya Hotel Nusa Dua Bali .

"Dengan sinergi BUMN dan melibatkan seluruh pihak terkait dari awal pengerjaan proyek dapat memudahkan pelaksanaan proyek BMTH ini kedepannya. Dengan Bali sebagai jantung pariwisata Indonesia saat ini, akan menjadi berat jika nadi-nadi nya (infrastruktur) tidak dibuat dengan baik dan tertata. Harapannya dengan sinergi bersama dalam penataan ulang Pelabuhan Benoa ini akan meningkatkan efisiensi dari ekosistem bisnis termasuk ekosistem lingkungannya," tambah Erick.

Sejalan dengan yang disampaikan Kepala BKPM, Menteri ATR/BPN juga memberikan dukungan terhadap proyek BMTH ini. "Posisi kami mendukung dalam penyelesaian sengketa tanah dan tata ruang," pungkas Sofyan.

Lebih lanjut, Sofyan juga menerangkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan beri dukungan dalam hal pengadaan tanah dengan skema yang sudah ditentukan di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. “Sejak ada UU tentang pengadaan tanah, kita telah berhasil membebaskan banyak bidang tanah untuk keperluan pembangunan jalan tol, dan proyek jalan tol saat ini sudah hampir tuntas. Begitu pun dengan bandara dan pelabuhan,” terangnya.

Di lain pihak, Menteri Parekraf memberikan apresiasi terhadap inisiatif Menteri BUMN bersama jajarannya.

"Model pelabuhan terintegrasi seperti ini sangat sesuai dengan inbound strategi yang sedang kami susun dalam menarik wisatawan dari mancanegara,” tegas Wishnutama.

Perlu diketahui, selama periode tahun 2019 realisasi investasi PMDN di wilayah Provinsi Bali sebesar Rp7,7 triliun dan untuk PMA sebesar US$426 juta . Realisasi investasi tersebut didominasi oleh sektor pariwisata dimana 39% wisatawan mancanegara di Indonesia merupakan kontribusi dari Bali serta menyumbang 28,8% devisa negara. (Des/E-1)