KEMENTERIAN Keuangan mempersiapkan langkah guna mengantisipasi merembetnya wabah virus korona ke pelambatan ekonomi Tiongkok dan berdampak pada Indonesia.
Mewabahnya virus korona berdampak pada perekonomian dunia, bila peristiwa itu terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu akan tumbuh melambat.
Tekanan ekonomi Tiongkok berpotensi memberi efek ke negara-negara mitra termasuk Indonesia melalui beberapa transmisi seperti sektor pariwisata, perdagangan internasional, dan aliran investasi.
Demikian dikatakan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Arif Baharudin melalui keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (15/2).
"Pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang antisipatif dan responsif, dengan menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas produktif," ujarnya.
Menurut Arif, hal itu dapat didorong melalui percepatan realisasi belanja kementerian dan lembaga, utamanya melalui belanja bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kesehatan dan belanja non operasional.
Kedua, mendorong pusat pariwisata melalui berbagai program pendukung seperti percepatan pembangunan lima destinasi pariwisata super prioritas. Kelima destinasi wisata itu ialah Danau Toba, Borobudur, Likupang, Labuan Bajo dan Mandalika.
"Pemerintah juga akan menyiapkan kebijakan fiskal dan non-fiskal untuk menstimulasi sektor pariwisata," jelas Arif.
Ketiga, pemerintah akan mendorong dan mempercepat belanja padat karya untuk kegiatan produktif yang menyerap banyak tenaga kerja seperti belanja infrastruktur di pusat dan daerah.
Keempat, pemerintah akan mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen yang fleksibel. Hal itu sebagai respon situasi ekonomi atau sebagai countercyclical dengan tetap memperhatikaj batasan yang aman dan terkendali.
"Pertumbuhan ekonomi kita sangat didukung oleh konsumsi. Sehingga pada kuartal I sudah diarahkan akan ada pendorong konsumsi belanja negara, maka kita bisa mengupayakan untuk mendorong sisi konsumsi rumah tangga," jelas Arif.
Terakhir yakni pemerintah mendorong untuk percepatan penajaman prgram Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta perluasan sasaran penerima KUR. (OL-2)
