Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
MANTAN Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan apakah keputusan pemerintah untuk menurunkan harga gas industri di hilir sebuah langkah yang tepat.
Mantan anggotan DPR RI periode 2004-2019 tersebut memberikan data soal harga gas regional hulu di mulut sumur (wellhead).
“Data yang saya miliki, harga gas regional di wellhead misalnya untuk wilayah Jawa Barat sudah di kisaran US$5,5-US$ 6,99 per MMBTU,” kata dia di Jakarta, Senin (10/2).
Kemudian, imbuh Inas, rincian harga gas regional lainnya adalah, Cirebon US$6,7-US$ 6,96 per MMBTU, Batam US$5,63-US$ 6,37 per MMBTU, Pekanbaru US$7,95-US$8,42 per MMBTU, Dumai US$6,54-US$7,50 per MMBTU, Medan US$7,51-US$ 8,78 per MMBTU, dan Jawa Timur US$7,32-US$7,44 per MMBTU.
“Dari data harga di atas sudah sangat terang benderang bahwa kontraktor kontrak kerja sama (K3S) yang mengeruk keuntungan paling besar. Padahal, para K3S itu sudah menikmati cost recovery, yakni semua biaya operasional kontraktor diganti oleh negara,” ungkap dia.
Inas menjelaskan, oleh karena itu berdasarkan angka cost recovery, terkait realisasi lifting gas, sudah seharusnya pemerintah melalui SKK Migas bisa menghitung harga keekonomian gas di hulu untuk kemudian dinegosiasikan kembali dengan para K3S tersebut,
“Bahkan pemerintah seharusnya bisa meminta K3S tersebut transparan dalam menghitung harga gas di wellhead. Jadi kenapa harus PT PGN (Perusahaan Gas Negara) Tbk yang harus dipaksa rugi dengan menurunkan harga gas di hilir?” tegas dia. (OL-09)
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, sangat mendukung amendemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Obligasi ini dijamin sepenuhnya, tanpa syarat, dan tidak dapat dibatalkan oleh CGIF selaku lembaga penjamin kredit dengan kekuatan finansial tingkat tertinggi (idAAA/stabil).
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
Dari sisi fiskal dan makroekonomi, Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengingatkan bahwa kebijakan ini dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi nasional.
Penghargaan ini diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility, dengan fokus pada pencapaian ESG perusahaan dalam kerangka SDGs PBB.
PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2025 kembali mencatatkan kontraksi. Berdasarkan data S&P Global, PMI Indonesia turun 0,5 poin menjadi 46,9, dibandingkan Mei 2025 yang berada di level 47,4.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved