PPDPP Mulai Salurkan Subsidi Rumah dengan SiKasep

SEBANYAK 14 debitur telah menikmati pencairan perdana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dengan aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) pada Senin (27/1) lalu. Akad kredit untuk debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu dilakukan melalui Bank Jateng senilai Rp1,372 miliar.

Ke-14 debitur tersebut terbagi dalam beberapa perumahan. Yakni Permata Karang Duren (2 unit) yang dikembangkan PT Graha Dinini Jati Mandiri, Perumahan Griya Salakbrojo (5 unit) oleh PT Tanza Ayogi Perkasa, Perumahan Pondok Pesona (1 unit) oleh PT Kejar Usaha Induk, Perumahan Harmoni Terra Lestari (1 unit) oleh PT Indonesia Djaya Beramah, dan Perumahan Alfa Residence 3 (5 unit) oleh PT Dwi Perkasa Utama.

"Aplikasi SiKasep memang hadir untuk memudahkan MBR dalam memenuhi kebutuhan rumahnya. Jadi bukan menyulitkan. Dari rumah masyarakat bisa langsung mengakses dan menemukan rumah yang diinginkan dan pengembang bisa mengurangi biaya pemasarannya," ujar Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/1).

Hingga 29 Januari 2020 pukul 12.23 WIB, dalam database PPDPP tercatat 55.137 calon debitur sudah mengakses SiKasep. Rinciannya, sebanyak 20.695 calon debitur belum mengajukan subsidi checking, 26.740 calon debitur telah lolos subsidi checking, 1.621 calon debitur tidak lolos subsidi checking, dan 5.509 calon debitur dalam proses verifikasi bank, serta kembali terdapat 13 calon debitur dalam proses mengajukan dana FLPP.

Menurut Arief, aplikasi SiKasep memiliki empat pintu dalam pelaksanaannya. Pintu pertama, yang bisa diakses langsung oleh MBR melalui aplikasi SiKasep. Pintu kedua bisa dimasuki pengembang lewat Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), tugasnya menyiapkan semua data perumahan yang akan dipilih oleh MBR.

Lalu, pintu ketiga ialah perbankan yang melakukan verfikasi dengan system host to host. Keempat, PPDPP yang memproses pengajukan data MBR, menyalurkan dana FLPP dan memonitoring pelaksanaannya.

Ubah Proses Bisnis
Pada kesempatan sama, Arief menjelaskan selain mempunyai tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan, PPDPP juga melakukan pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan.

“Saat ini PPDPP tidak hanya melaksanakan tugas mengelola dan menyalurkan dana FLPP saja tetapi sudah melakukan pengembangan strategi bisnis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan dana bergulir pembiayaan perumahan,” ungkap Arief menegaskan.

Mulai 2020, PPDPP telah mengubah proses bisnis dengan menjadikan MBR sebagai subjek. Dengan adanya aplikasi SiKasep ini peta dan supply dan demand perumahan sangat jelas, sehingga PPDPP berupaya untuk melakukan peningkatan sumber pembiayaan perumahan dari sumber yang lain.

"Saat ini kami sedang menjajaki alternatif pendanaan lain seperti dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), CSR perusahaan dan dana pemupukan BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat).

Pada 2019 penyaluran FLPP PPDPP mencapai 113,04% dengan nilai mencapai Rp7,545 triliun untuk 77.835 unit rumah. Sehingga total penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga 2019 sebanyak Rp44,36 triliun untuk 655.602 unit rumah. Prosentase total rincian penerima FLPP ialah PNS 12%, TNI/Polri 4%, swasta 73%, wiraswasta 8%, dan lainnya sebanyak 2%.

Pada 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran penyaluran dana FLPP sebesar Rp11 triliun terdiri dari Rp9 triliun dari DIPA dan Rp2 triliun dari pengembalian pokok untuk 102.500 unit rumah. Nilai ini meningkat 38% dari target yang ditetapkan pada 2019. (RO/A-1)