Meraih Cita-Cita Swasembada Pangan

SEBAGAI negeri agraris, Indonesia nyatanya memiliki nasib yang memprihatinkan. Ketergantungan terhadap pangan impor masih begitu besar. Salah satu penyebabnya alih fungsi lahan pangan yang masif hingga sulit memacu produktivitas.

Dalam acara Hot Room yang tayang di Metro TV, tadi malam, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan pemerintah siap mewujudkan swasembada pangan.

Indonesia, khususnya tanah Jawa, punya potensi lahan strategis yang memiliki susunan irigasi yang baik dan terbangun selama puluhan tahun. Sayangnya, hampir 30%-40% potensi ini sudah dialihfungsikan menjadi bangunan-bangunan lain.

"Sekarang kalau lahan ini sudah tidak ada, mau bagaimana? Bangun-an itu kan tidak harus dibangun di lahan pertanian. Bisa dibuat bertingkat dan industri juga bisa ditaruh di tempat lain. Kalau lahan berkelanjutan itu memiliki irigasi yang oke, pencemaran lingkungan bisa dikendalikan dan lainnya."

Untuk itu, Kementerian Pertanian akan memastikan Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) berjalan maksimal di lahan pertanian. Hal itu juga diperkuat dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlin-dungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. UU itu tegas menyatakan pengalih fungsi lahan terancam maksimal 5 tahun penjara.

"Ini berlaku bukan hanya untuk petani, semua jajaran pemerintah dan negara harus melarang alih fungsi lahan. Karena hukumannya tidak main-main dan juga berada di bawah naungan undang-undang," ungkap Syahrul.

Ahli hukum pertanian Sri Wahyu Handayani mengingatkan belum semua sawah masuk dalam LP2B. Berdasarkan riset yang telah ia lakukan, dari 416 kabupaten dan 98 kota yang ada di Indonesia, baru 67 lahan desa yang menerapkan Perda LP2B.

"Dengan hal ini, kalau sudah ditetapkan dengan Perda LP2B tentu akan berlaku sanksi administratif dan pidana. Sayangnya, tidak semua daerah mau mengeluarkan Perda LP2B. Harusnya seluruh Indonesia menerapkan ini. Dengan adanya Perpres No 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah jadi fast track untuk menerapkan perda ini," cetus Sri.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko menambahkan penindakan tegas pelanggar alih fungsi lahan, dibutuhkan peran penegak hukum, pemerintah daerah, petani, dan dunia usaha.

"Para petani mungkin punya hak untuk menjual lahan miliknya. Tapi, persoalannya kalau itu sudah ditetapkan sebagai kawasan pertanian yang harus dilindungi, mestinya pemerintah harus memberikan insentif agar mereka tidak tergiur untuk menjual tanahnya," terang Moeldoko.

Insentif  bisa berupa pembangunan infrastruktur, pemberian subsidi, dan lainnya. Moledoko mengatakan hal ini sudah dijalankan dengan dana desa. (Des/P-2)