Bantuan Pangan Tekan Kemiskinan

BANTUAN pangan nontunai (BPNT), program keluarga harapan, kartu Indonesia sehat, dan program kartu lainnya dinilai dapat mengurangi beban masyarakat miskin di Indonesia.

Penilaian itu disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, saat menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat terjadinya penurunan angka kemiskinan di Indonesia pada September 2019. Dalam laporan yang berbasis pada hasil survei, angka kemiskinan tercatat 9,22% atau setara dengan 24,79 juta orang.

"Kartu-kartu itu mengurangi beban biaya orang miskin agar tetap bisa survive terhadap kebutuhan dari pangan dan nonpangan," kata Tauhid saat dihubungi, Rabu (15/1).

Selain itu, keberhasilan pemerintah dalam menjaga inflasi pangan di level yang rendah juga menjadi faktor penekan kemiskinan. Tauhid menyebutkan program BPNT sebetulnya tidak secara gamblang mengurangi kemiskinan, tetapi membuat masyarakat miskin tetap terhindar dari penaikan harga pangan yang kerap terjadi.

"Karena itu, BPNT dipertahankan sebagai safeguard bagi orang-orang miskin. Namun, untuk mengurangi kemiskinan, itu sangat tidak cukup," jelas Tauhid.

Ke depan, untuk terus menekan tingkat kemiskinan, diperlukan jalan keluar jangka panjang melalui penciptaan lapangan kerja dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Akan tetapi, hal itu perlu dibarengi pula dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya anak-anak yang berada dalam kategori miskin. "Dengan demikian, mereka dapat mengakses pekerjaan yang lebih layak," pungkas Tauhid.

Penurunan

Dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (15/1), Kepala BPS Suhariyanto mengumumkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia pada September 2019. Penurunan itu dapat dilihat dari angka kemiskinan yang tercatat pada Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau setara 0,19%.

"Jumlah penduduk miskin dari Maret hingga September itu turun sebesar 360 ribu orang," kata Suhariyanto.

Meski turun, Suhariyanto menambahkan, Indonesia masih dihadapkan oleh banyak persoalan terkait tingkat kemiskinan di dalam negeri, di antaranya ialah perbedaan tingkat kemiskinan di perdesaan dan perkotaan yang masih tampak jelas.

"Pada September 2019, daerah kota persentase kemiskinannya 6,56%, sedangkan di desa hampir dua kali lipatnya, yaitu 12,60%. Jadi, kita masih perlu berupaya lebih keras lagi untuk menurunkan kemiskinan di desa yang mayoritas bekerja di sektor pertanian," urainya.

Lebih lanjut, Suhariyanto mengungkapkan metode survei yang dipakai oleh BPS untuk melihat tingkat kemiskinan tidak pernah berubah sejak 1998. Hal itu dilakukan demi menjaga konsistensi data dari waktu ke waktu.

Sumber: BPS/NRC

Metode yang digunakan ialah metode yang menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Penghitungannya dilakukan dengan cara melihat pengeluaran per kapita per rumah tangga untuk kebutuhan dasar makanan dan bukan dasar makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.

Lebih rinci, Suhariyanto mengatakan penurunan angka kemiskinan itu disebabkan lantaran kelompok desil 1 yang berpenghasilan rendah memiliki tingkat pengeluaran sebesar 4,01% atau lebih tinggi daripada garis kemiskinan yang sebesar 3%.

"Kalau pengeluaran lebih tinggi, berarti ia di atas garis kemiskinan," terangnya. (X-6)