Headline

Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.

RI Diproyeksi Keluar dari Negara Berpenghasilan Menengan 2036

Antara
06/12/2019 11:45
RI Diproyeksi Keluar dari Negara Berpenghasilan Menengan 2036
Suasana aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.(ANTARA/Zabur Karuru)

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan Indonesia akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap pada 2036 karena salah satunya didorong kekuatan sumber daya manusia (SDM).    

"Transformasi ekonomi sudah dilakukan untuk membangun fondasi kuat untuk kemajuan ekonomi Indonesia," kata Direktur Pusat Kebijakan Makro Ekonomi Kemenkeu Hidayat Amir di sela-sela Forum Internasional Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik (AIFED) ke-9 di Nusa Dua, Bali, Jumat (6/12).    

Menurut dia, pada 2036, diperkirakan pendapatan masyarakat mencapai sekitar US$12.233 per kapita dan terus melonjak hingga US$23.199  per kapita pada 2045.    

Sebelum itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan di atas pendapatan menengah terlebih dahulu yang diproyeksikan pada 2020.   

Baca juga: E-Commerce Bantu Sektor UMKM Tembus Pasar Global

Untuk mencapai itu, pemerintah merancang rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.    

Salah satu fokus dalam RPJMN itu adalah pembangunan SDM, selain melanjutkan pembangunan infrastruktur, hingga penyederhanaan birokrasi dan regulasi.    

Pemerintah mengalokasikan belanja negara dalam APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp2.540,4 triliun.    

Belanja tersebut beberapa di antaranya untuk SDM yakni untuk pendidikan sebesar Rp505,8 triliun atau 20% dari total belanja negara dan kesehatan sebesar Rp132,2 triliun atau 5% dari total belanja negara.    

Untuk kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan juga menyiapkan insentif pajak di antaranya untuk riset dan pengembangan kepada SDM atau tenaga kerja oleh dunia usaha (RnD) hingga 300%.   

Pemerintah juga menawarkan insentif pajak untuk pendidikan dan pelatihan vokasi serta pnelitian dan pengembangan sebesar 200% dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk vokasi.    

Insentif lainnya yakni bagi Wajib Pajak (WP) badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau melakukan perluasan usaha berhak mendapatkan pengurangan penghasilan neto sebesar 60%.    

Hidayat mengutip data Bappenas yang menyebut Indonesia juga memiliki potensi yang besar pada 2045 yakni jumlah populasi yang diperkirakan mencapai 319 juta jiwa.    

Dari jumlah itu, sebanyak 47% di antaranya diperkirakan berusia produktif dan 70% di antaranya berpenghasilan menengah.    

Hidayat juga menambahkan ekonomi Indonesia saat ini masih lebih baik dibandingkan negara lain misalnya negara-negara BRICS atau Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.    

Hal itu ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih stabil dibandingkan negara BRICS. Padahal lima tahun lalu, RI disebut masuk kategori lima negara rentan oleh salah satu lembaga internasional.   

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif berada di kisaran 5% itu juga mendapat pengakuan lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch Ratings yang memberikan peringkat BBB, Moody's (Baa2), dan Standard and Poor's dengan peringkat BBB.    

Sedangkan peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB) di Indonesia oleh Bank Dunia berada di peringkat 73, di atas India (77), Afrika Selatan (82), dan Brasil (109). (OL-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya