Jumat 22 November 2019, 22:25 WIB

Draf RUU Omnibus Law Perpajakan Ditarget Rampung Desember

Nur Aivanni | Ekonomi
Draf RUU Omnibus Law Perpajakan Ditarget Rampung Desember

Antara/Wahyu Putro A
Menteri keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan

 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law sektor perpajakan masih terus digodok jajarannya. Ia pun menargetkan draf itu rapung pada Desember mendatang.

"Kita harapkan Desember sudah bisa kita sampaikan ke DPR sehingga bisa dibahas secara prioritas," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas tentang perpajakan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/11).

Dalam Omnibus Law tersebut, kata Sri Mulyani, akan diatur penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Nantinya, PPh Badan akan diturunkan secara bertahap dari 25% menjadi 22% untuk periode 2021-2022 dan kemudian menjadi 20% untuk periode 2023.

Selain itu, pihaknya akan menurunkan pajak badan yang melakukan go public dengan pengurangan tarif PPh.

"Untuk mereka yang go public PPh-nya akan turun dari 22% jadi 19% dan yang go public tahun 2023 mereka akan turun dari 20% jadi 17%," terangnya.

Baca juga : Presiden Minta Reformasi Perpajakan Dilakukan hingga ke Daerah

Selain itu, juga akan ada pembebasan tarif PPh dividen dalam negeri. "Dalam RUU ini juga akan mengatur sistem teritori dalam rangka untuk penghasilan yang diperoleh dari luar negeri," lanjutnya.

Omnibus Law, terang Sri Mulyani, juga akan mengatur mengenai subjek pajak orang pribadi, terutama yang selama ini cut off harinya adalah 183 hari, bertempat tinggal di Indonesia atau di luar Indonesia.

"Bagian lain dari RUU ini juga mengatur mengenai hak untuk mengkreditkan pajak masukan terutama bagi pengusaha kena pajak," tambahnya.

Lebih lanjut, RUU tersebut juga akan mengatur mengenai sanksi dan pemajakan atas perdagangan sistem elektronik.

"Untuk pengenaan pajak transaksi elektronik yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri ini maka diatur ketentuan sebagai BUT yang berdasarkan sumber penerimaan pajak di sini," jelasnya.

Selain itu, ia menambahkan RUU tersebut juga akan mengatur mengenai rasionalisasi pajak daerah.

"Terakhir, dalam RUU ini adalah mengumpulkan seluruh fasilitas perpajakan dalam satu bagian, termasuk pengurangan dan pembebasan pajak, seperti PPh, tax holiday, super deduction untuk vokasi dan research and development dan perusahaan yang melakukan penanaman modal untuk kegiatan padat karya," katanya. (OL-7)

Baca Juga

MI/Susanto

Penurunan Suku Bunga Perbankan Dinilai Akan Terus Berlanjut      

👤Despian Nurhidayat 🕔Sabtu 05 Desember 2020, 01:09 WIB
Kombinasi dari tren penurunan suku bunga acuan BI serta bauran kebijakan BI untuk mendorong ketersediaan likuiditas juga mendorong...
Dok. Diamondland

Apartemen Dibawah Rp200 Juta Jadi Incaran Pencari Properti

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Sabtu 05 Desember 2020, 01:07 WIB
PT. Diamondland Citra Propertindo,TBK mulai menawarkan proyek terbarunya yakni Gucii 1 Apartment, di atas lahan 10.000 meter per segi ini...
Ist

Belajar Trading Forex bersama Bintang Terus Mendulang Popularitas

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 04 Desember 2020, 23:40 WIB
Para penonton akan dapat mengadopsi pendekatan yang sama dari mereka dan mulai menerapkan teknik yang sama bersama para selebritas favorit...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya