PRESIDEN Joko Widodo memutuskan untuk mengembalikan seluruh kewenangan perizinan investasi dari kementerian kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, sebagai tindak lanjut, para menteri diminta mencabut sedikitnya 40 peraturan menteri yang dianggap menghambat investasi dan kemudahan berusaha paling lambat akhir Desember 2019.
"Sekretaris Kabinet telah membuat surat secara resmi kepada BKPM sesuai dengan arahan Presiden bahwa sekali lagi kewenangan perizinan menjadi tanggung jawab sepenuhnya BKPM," ujar Pramono seusai mengikuti rapat terbatas tentang percepatan kemudahan berusaha, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Menurut Pramono, keputusan itu bertujuan meningkatkan kemudahan berinvestasi atau berusaha di Indonesia.
Pemerintah menargetkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia di peringkat 50 pada 2021, lalu masuk peringkat 40 di tahun-tahun berikutnya.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi menilai perlu ada reformasi perizinan.
"Dibuatkan di satu pintu karena memang dalam kondisi dunia yang seperti ini, tidak mungkin kita bergerak maju kalau kemudian hambatan di dalam internal pemerintahan ini masih ada," kata Pramono.
Dalam laporan Bank Dunia yang dirilis Oktober lalu, peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) di Indonesia berada di peringkat 73, turun dari peringkat 72 di 2018.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan BKPM sudah mulai mengubah paradigma. "Sekarang kalau teman-teman melakukan investasi, cukup datang ke BKPM, nanti kita akan membantu untuk mengurus perizinannya, di kementerian mana yang selama ini menganggap itu sulit nanti kita yang akan mendampingi."
Bahlil mengatakan, saat dirinya baru menjabat Kepala BKPM, ada investasi existing senilai Rp708 triliun yang belum dieksekusi. Setelah sebulan ia menjabat atau hingga kemarin, sudah ada Rp89 triliun investasi yang dieksekusi. (Mal/X-10)
