Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KEMENTERIAN Keuangan RI mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per Oktober mencapai Rp289,1 triliun atau 1,80% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit anggaran tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 yang mencapai Rp229,7 triliun atau 1,56% dari PDB.
"Posisi bulan Oktober defisit kita ada pada angka Rp 289,1 trilun atau sebesar 1,80% terhadap GDP," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/11).
Diakuinya, defisit anggaran periode ini meningkat cukup signifikan, per Agustus 2019 defisit mencapai Rp199,1 atau sekitar 1,24% dari PDB. Sementara proyeksi defisit APBN sampai akhir tahun sebesar Rp296 triliun atau 1,84% dari PDB.
Peningkatan defisit, menurutnya, terjadi karena penerimaan negara hingga saat ini masih jauh lebih rendah dari belanja negara per Oktober yang mencapai Rp1.798 atau 73,1% dari target.
Baca juga: Komisi XI Terima Evaluasi Kinerja APBN 2019
Dijelaskannya, penerimaan negara hingga Oktober baru mencapai Rp1.508,9 triliun. Secara umum jumlah tersebut baru mencapai 69,7% dari target penerimaan APBN 2019 yakni sebesar Rp2.168,1 triliun.
"Total penerimaan perpajakan Januari hingga Oktober tercatat Rp1.173,9 triliun. Jumlah ini masih 65,7% dari target," imbuhnya.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per Oktober sebesar Rp333,3 triliun. Jumlah tersebut baru mencapai 88,1% dari target akhir tahun ini.
Adapula, asumsi makro yang sesuai perkiraan juga turut mempengaruhi penerimaan negara. Selain itu juga terkait lifting minyak dan lifting gas yang realisasinya lebih rendah dari asumsi APBN 2019.(OL-5)
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved