Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KEMENTERIAN Keuangan RI mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per Oktober mencapai Rp289,1 triliun atau 1,80% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit anggaran tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 yang mencapai Rp229,7 triliun atau 1,56% dari PDB.
"Posisi bulan Oktober defisit kita ada pada angka Rp 289,1 trilun atau sebesar 1,80% terhadap GDP," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/11).
Diakuinya, defisit anggaran periode ini meningkat cukup signifikan, per Agustus 2019 defisit mencapai Rp199,1 atau sekitar 1,24% dari PDB. Sementara proyeksi defisit APBN sampai akhir tahun sebesar Rp296 triliun atau 1,84% dari PDB.
Peningkatan defisit, menurutnya, terjadi karena penerimaan negara hingga saat ini masih jauh lebih rendah dari belanja negara per Oktober yang mencapai Rp1.798 atau 73,1% dari target.
Baca juga: Komisi XI Terima Evaluasi Kinerja APBN 2019
Dijelaskannya, penerimaan negara hingga Oktober baru mencapai Rp1.508,9 triliun. Secara umum jumlah tersebut baru mencapai 69,7% dari target penerimaan APBN 2019 yakni sebesar Rp2.168,1 triliun.
"Total penerimaan perpajakan Januari hingga Oktober tercatat Rp1.173,9 triliun. Jumlah ini masih 65,7% dari target," imbuhnya.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per Oktober sebesar Rp333,3 triliun. Jumlah tersebut baru mencapai 88,1% dari target akhir tahun ini.
Adapula, asumsi makro yang sesuai perkiraan juga turut mempengaruhi penerimaan negara. Selain itu juga terkait lifting minyak dan lifting gas yang realisasinya lebih rendah dari asumsi APBN 2019.(OL-5)
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved