Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan RI mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per Oktober mencapai Rp289,1 triliun atau 1,80% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit anggaran tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 yang mencapai Rp229,7 triliun atau 1,56% dari PDB.
"Posisi bulan Oktober defisit kita ada pada angka Rp 289,1 trilun atau sebesar 1,80% terhadap GDP," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (18/11).
Diakuinya, defisit anggaran periode ini meningkat cukup signifikan, per Agustus 2019 defisit mencapai Rp199,1 atau sekitar 1,24% dari PDB. Sementara proyeksi defisit APBN sampai akhir tahun sebesar Rp296 triliun atau 1,84% dari PDB.
Peningkatan defisit, menurutnya, terjadi karena penerimaan negara hingga saat ini masih jauh lebih rendah dari belanja negara per Oktober yang mencapai Rp1.798 atau 73,1% dari target.
Baca juga: Komisi XI Terima Evaluasi Kinerja APBN 2019
Dijelaskannya, penerimaan negara hingga Oktober baru mencapai Rp1.508,9 triliun. Secara umum jumlah tersebut baru mencapai 69,7% dari target penerimaan APBN 2019 yakni sebesar Rp2.168,1 triliun.
"Total penerimaan perpajakan Januari hingga Oktober tercatat Rp1.173,9 triliun. Jumlah ini masih 65,7% dari target," imbuhnya.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per Oktober sebesar Rp333,3 triliun. Jumlah tersebut baru mencapai 88,1% dari target akhir tahun ini.
Adapula, asumsi makro yang sesuai perkiraan juga turut mempengaruhi penerimaan negara. Selain itu juga terkait lifting minyak dan lifting gas yang realisasinya lebih rendah dari asumsi APBN 2019.(OL-5)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved