Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah akan bekoordinasi dengan para pelaku usaha sektor jasa keuangan untuk melunakkan kekakuan terkait penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang efektif berlaku pada Januari 2020.
Pada Senin (11/11) misalnya, pihak perbankan baik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun swasta diundang Airlangga untuk mendiskusikan ihwal penurunan suku bunga KUR.
"Kemarin sudah kami jelaskan sebetulnya sudah terjadi penurunan tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia. Jadi sebenarnya yang kita minta ini hanya lah transmisi dari penurunan. Tapi transmisi penurunan ini kami minta dipercepat," kata Airlangga dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (12/11).
Kebijakan pemerintah tersebut, lanjutnya, juga didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas pelaku usaha jasa keuangan. Penurunan suku bunga KUR juga dianggap sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat menengah ke bawah untuk mengembangkan usaha.
"Pemerintah berpihak pada masyarakat, yang diturunkan pertama bunga KUR. Sehingga dengan turun bunga KUR, maka subsidi bunga itu sebetulnya tetap. Jadi subsidi bunga 10,5% untuk KUR mikro, KUR kecil 5,5% dan KUR TKI 14%," ungkapnya.
Baca juga: KKP Harap Nelayan Dapat Dampak Positif Penurunan Suku Bunga KUR
Selain memangkas suku bunga KUR, pemerintah juga menyepakati soal penyaluran KUR berkelompok. KUR kelompok dinilai mampu menjadi langkah yang tepat.
"Ini yang kita dorong prioritas yang berupa kur klaster jadi sekali analisis itu bisa kelompok yang banyak, bisa ratusan bisa ribuan. Kluster-kluster yang komoditi didorong ekspor dan juga substitusi barang impor. Ini bersifat terintegrasi antara hulu dan hilir mulai dari produksinya, pengolahannya, sampai dengan impornya," imbuh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.
"Keunggulan kita banyak sekali mulai dari perikanan tangkap, perikanan udang, pertanian, kelapa sawit, cengkeh, kopi, dan sebagainya. Jadi per komoditi akan kita buat dalam klusternya," sambungnya.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyebutkan keuntungan bagi perbankan menyalurkan kredit kepada KUR kelompok yakni penghematan biaya.
"Cost-nya jadi jauh lebih murah, kalau saya datang sendiri-sendiri, saya kan mesti meneliti individu debitur, kan mahal. Coba bayangkan kalau satu kelompok ada 50 orang, serahkan saja ke ketua kelompoknya. Costnya lebih murah dan menyalurkannya lebih gampang. Dananya tetap sesuai dengan yang dibutuhkan individu," pungkas Iskandar.(OL-5)
Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan penyusunan Peraturan Menteri (Permen) terkait skema dan mekanisme Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan dapat diselesaikan pada akhir Juli
Data Kementerian UMKM mencatat hingga pertengahan Juni 2025 total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun.
Sepanjang Januari hingga Mei 2025, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp69,8 triliun, atau setara dengan 39,89% dari total alokasi tahunan sebesar Rp175 triliun.
BRI terus memperkuat ekonomi kerakyatan dengan komitmennya dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat
Bantuan akses permodalan KURsus ini menjadi upaya nyata dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan.
PT Bank Mandiri menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp12,83 triliun pada kuartal pertama 2025. Angka itu diberikan kepada lebih dari 110.807 debitur di seluruh Indonesia.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved