Selasa 12 November 2019, 16:26 WIB

KKP Harap Nelayan Dapat Dampak Positif Penurunan Suku Bunga KUR

M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
KKP Harap Nelayan Dapat Dampak Positif Penurunan Suku Bunga KUR

MI/Ramdani
Menteri KKP Edhy Prabowo (kanan)

 

MENTERI Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan keputusan pemerintah untuk menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 1%, menjadi 6%, merupakan berita positif bagi nelayan.

Suku bunga KUR dan penaikan plafon kuota KUR sebesar 36% dinilai mampu menggenjot usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor nelayan.

"Nelayan aksesnya akan lebih banyak. Pembinaan akan kami rancang, jadi para pelaku usaha di sektor ini yang perlu dan butuh akan lebih mudah diakses. Ini bisa segera diakses," kata Edhy usai melakukan rapat koordinasi di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/11).

Meski pelaku jasa keuangan menilai sektor nelayan memiliki risiko tinggi terhadap pembayaran KUR, Edhy akan meminimalisasi hal tersebut.

"Ini memang tugas kami untuk bisa meminimalisir risiko. Tapi kan karena ada ketidakpastian. NPL kita kan di bawah 1,5%. Jadi pengembaliannya yang macet di bawah 1,5%. Nah pembinaan dan asistensi itu nggak bisa dilepas," ujarnya.

Melalui KUR tersebut, ia juga berharap budi daya perikanan dapat ditingkatkan. Saat ini produksi perikanan mencapai 200 ribu ton per tahun. Dengan adanya penurunan suku bunga KUR, diharapkan angka itu dapat terlampaui.

Baca juga: Pemerintah Turunkan Suku Bunga KUR Jadi 6 Persen

Sementara realisasi penyerapan KUR nelayan terbilang masih kecil, yakni dikisaran Rp2,7 triliun. Dengan pemangkasan suku bunga, diharapkan penyerapan KUR nelayan ke depan akan mencapai target.

Pasalnya, sektor nelayan dianggap mampu berkontribusi kepada neraca perdagangan.

"Perikanan bisa ikut menyumbang defisit positif pada neraca perdagangan," pungkas Edhy.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More