Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar membantah tudingan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal dugaan desa fiktif terkait penyaluran dana desa.
Menurut dia, semua desa yang mendapat dana desa tercatat di Kemendes. "Harus kita samakan dulu persepsi, pemahaman fiktif itu apa karena kalau yang dimaksud fiktif itu sesuatu yang tidak ada kemudian dikucuri dana dan dana tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu tidak ada. Karena desanya ada, penduduknya ada, pemerintahan ada, dana dikucurkan iya, pertanggungjawaban ada, pencairan juga ada, sehingga saya bingung yang namanya fiktif namanya bagaimana," tambah Abdul Halim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/11).
Alokasi dana desa diketahui terus meningkat, yakni Rp20,67 triliun pada 2015, Rp46,98 triliun pada 2016, Rp60 triliun pada 2017, Rp60 triliun pada 2018, Rp70 triliun pada 2019 hingga Rp72 triliun pada 2020 untuk sekitar 74.900 desa di Indonesia.
"Sudah kita telusuri semua sesuai dengan tupoksinya Kemendes sudah kita telaah dan memang kita temukan laporannya ada tahapan satu, dua, tiga. Dana desa setahun itu dievaluasi dua kali. Pertama 20%, setelah selesai laporan 40%, tidak akan turun itu kalau laporan tidak selesai," ungkap Abdul Halim.
Halim mengaku sudah melaporkannya kepada Menkeu Sri Mulyani "Sudah kita laporkan," tambah Halim.
Baca juga: Menkeu: Muncul Desa-Desa Fiktif Penerima Dana Desa Tiap Tahun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada desa fiktif yang menerima anggaran dana desa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Hal itu diketahuinya setelah menerima laporan sesuai pembentukan Kabinet Indonesia Maju beberapa minggu lalu.
"Karena transfer yang ajeg dari APBN, muncul desa-desa baru dan tidak ada penduduknya, karena mereka lihat adanya jumlah yang ditransfer tiap tahunnya," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11). (Medcom.id/X-15)
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Kemudian dengan adanya tradisi mudik diperkirakan berpotensi mengalirkan uang hingga Rp9,7 triliun ke daerah tujuan mudik Lebaran 2019. Mau tahu hitungannya?
Buku manfaat dana desa ini terdiri dari 35 buku dengan rincian 33 buku ditulis oleh Pertides dan 2 buku merupakan kompilasi yang bersifat nasional yang disusun oleh Kemendes PDTT.
Pengembangan desa wisata di Indonesia akan memberikan dampak yang cukup besar untuk kemajuan desa menjadi lebih mandiri dan berkembang.
Program dalam bentuk hibah dari SurfAid bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal.
Sebagai menteri baru ia akan menjalankan tugas untuk melaksanakan visi misi presiden. Menurut Abdul, Kemendes PDTT telah memiliki pondasi kuat untuk menjalankan program-program berikutnya.
Relawan ini nantinya memiliki tugas untuk sosialisasi, pencegahan, hingga penanganan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved