SERIKAT Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bisa memberkan solusi yang lebih konkret dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi petani sawit di Tanah Air.
Manager Anggota dan Organisasi SPKS Sabarudin mengungkapkan persoalan utama yang kini dihadapi pelaku usaha di hulu sawit adalah rendahnya produktivitas tanaman.
"Tidak pernah ada pendampingan secara serius kepada petani. Penyuluh-penyuluh juga tidak paham peran mereka karena sebagian besar adalah penyuluh pertanian tanaman pangan. Kalau begitu, bagaimana para petani bisa maju modern?" ucap Sabarudin melalui keterangan resmi, Kamis (31/10).
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diharapkan bisa mengangkat produktivitas pun tidak berjalan mulus di lapangan.
Ia mengatakan selama ini Direktorat Jenderal Perkebunan Rakyat Kementerian Pertanian sangat lamban dalam memberikan rekomendasi teknis kepada kelompok atau koperasi tani yang telah mengajukan untuk mengikuti program.
Baca juga : Wapres: Sawit Komoditas Bernilai Strategis
"Ada yang harus menunggu sampai satu tahun sampai biayanya keluar. Ini seharusnya bisa diperbaiki ke depan," tuturnya.
Rendahnya produktivitas diperparah dengan semakin lesunya harga tandan buah segar (TBS). Ia melihat belum ada upaya nyata yang dikakukan pemerintah untuk mengangkat harga komoditas tersebut.
Bagi petani-petani yang belum bermitra dengan perusahaan, hasil panen mereka dibeli dengan harga rendah.
"Untuk bisa bermitra itu bukan hal mudah. Ada banyak syarat yang dibutuhkan. Petani harus punya Surat Tanda Daftar Berkebun, harus punya sertifikat tanah yang jelas, bibit dan pupuk yang digunakan harus bagus dan tepat," jelasnya.
Kadang, ketika ketentuan-ketentuan itu sudah dilaksanakan, perusahaan tetap tidak menerima karena menganggap masih belum memenuhi kriteria.
"Ini yang sulit bagi petani swadaya berubah sratus jadi mitra. Ini tidak adil. Kita sama-sama petani sawit, produk yang dijual sama-sama sawit, tapi harganya beda," lanjut Sabrudin.
Baca juga : Dicari, Opsi Terbaik Benahi Sawit
Program B20 yang digadang-gadang akan mengangkat harga TBS di tingkat lokal pun dinilai belum memberikan dampak yang nyata kepada petani sawit di lapangan.
"Itu juga karena petani kami tidak bisa menjual secara langsung sehingga tidak bisa menikmati jalannya program tersebut."
Pernyataan tersebut diutarakan untuk menanggapi pidato Wakil Presiden Mar'uf Amin pada pembukaan konferensi Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2019 and 2020 Price Outlook di Nusa Dua Bali, Kamis (31/10).
Dalam pidatonya, Amin mengatakan akan meningkatkan produktivitas melalui program PSR dan mendorong konsumsi dengan implementasi program B20.
"Harus ada langkah yang lebih konkret dari ini. Bagaimana agar di lapangan bisa benar-benar jalan dengan baik dan petani benar-benar mendapat manfaat," tandasnya. (OL-7)
