Kamis 31 Oktober 2019, 04:20 WIB

Dicari, Opsi Terbaik Benahi Sawit

(Ind/H-2) | Humaniora
Dicari, Opsi Terbaik Benahi Sawit

ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc/18.
Foto udara menunjukkan hamparan pohon kelapa sawit di dalam kawasan konservasi Suaka Margasatwa Rawa Singkil Desa Lhok Raya, Aceh

 

PEMERINTAH tengah mengkaji opsi-opsi terbaik dalam membenahi kawasan hutan yang terlanjur dikonversi menjadi perkebunan sawit. Hal itu dilakukan berkaitan dengan implementasi kebijakan moratorium sawit seusai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menuturkan saat ini pihaknya sudah mengevaluasi izin kebun sawit di kawasan hutan primer yang luasnya diperkirakan 1,7 juta hektare. "Kita sudah melapor ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kita belum ingin masuk ke pidana nanti harus diteliti dulu supaya ada win-win solution," ujar Siti seusai membuka rakor di Jakarta, kemarin.

Selain mengintensifkan identifikasi perizinan sawit di kawasan hutan, KLHK juga tengah menggodok aturan kewajiban bagi perusahaan yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sebelum tahun moratorium, untuk bermitra dengan masyarakat. Pada saat perpanjangan HGU, ada kewajiban penyerahan plasma 20% dari perusahaan sawit untuk masyarakat. "Belum selesai, masih harus saya konsultasi karena peraturan yang dispute," tukasnya.

Pasalnya, saat ini masih ada aturan yang tumpang tindih mengenai kewajiban plasma 20% yang harus diserahkan perusahaan. Ada instansi yang mengatur bahwa plasma 20 % dihitung berdasarkan luasan HGU, namun ada yang mengatur berdasarkan dari luasan areal yang ditanam.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK Rasio Ridho Sani mengatakan, untuk perkebunan sawit yang ada sudah bersertifikat sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai hutan lindung, maka pemerintah juga akan mencari solusinya.

Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Budiadi mengatakan, konsep jangka benah bisa menjadi solusi penanganan perkebunan sawit yang sudah terlanjur berizin di kawasan hutan. Konsep ini dianggap bisa meningkatkan resiliensi pendapatan petani sekaligus meningkatkan ekosistem hutan secara keseluruhan dan dapat diterapkan melalui skema perhutanan sosial.

Ia mencontohkan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, petani sawit sudah mulai menanam tamanan meranti dan karet sebagai kompelemen. Selain itu, ada pula jelutung, dan sengon yang dianggap punya nilai ekonomi tinggi sekaligus juga dapat mengembalikan tutupan hutan yang sudah terkonversi sawit.(Ind/H-2)

Baca Juga

Medcom.id

Covid-19 Berpotensi Menular Lewat Udara, PDPI Imbau Jangan Panik

👤Atalya Puspa 🕔Minggu 12 Juli 2020, 17:03 WIB
Dengan adanya risiko penularan melalui airborne terutama pada ruangan tertutup, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia mengimbau agar masyarakat...
ANTARA

Update Covid-19 per 12 Juli: Pasien Sembuh Capai 35.638 Orang

👤Ihfa Firdausya 🕔Minggu 12 Juli 2020, 16:52 WIB
Sebanyak 22.379 spesimen telah diperiksa hari ini sehingga total spesimen yang telah diperiksa sebanyak...
Ilustrasi

Masyarakat Puas dengan Kinerja Gugus Tugas Covid-19

👤Rifaldi Putra Irianto 🕔Minggu 12 Juli 2020, 16:43 WIB
Tingginya kepuasan masyarakat terhadap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang mendapat nilai rata-rata kepuasan di atas angka...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya