BPDLH Optimalkan Pengelolaan Lingkungan

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan fokus pemerintah terkait isu lingkungan telah dilakukan sejak lama. Pembentukkan Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) guna mengoptimalkan fokus pemerintah tersebut.

"Ini ruang lingkupnya luas yang semuanya menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan itu menyangkut 10 kementerian lembaga sehingga semua masuk sebagai pengarah untuk penyusun kebijakan," ujar Darmin usai ikut meresmikan pembentukkan BPDLH di halaman Kemenkeu, Jakarta, Rabu (9/10).

Ia menambahkan, nantinya 10 menteri terkait akan duduk bersama membahas soal mekanisme yang dapat diterapkan untuk mempermudah kerja BPDLH dan tidak menghambat kerja-kerja kementerian atau lembaga yang terkait.

Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi Wakil Ketua dari BPDLH tapi tidak mengubah fungsinya pula sebagai Menteri. Nantinya direksi dari BPDLH itu akan terdiri dari profesional yang menguasai soal pengelolaan dana dan isu lingkungan.

"Tidak berarti pensiunan di LHK nggak boleh, asalkan dia profesional dan dia menguasai substansinya, sehingga dia lebih mudah untuk beradaptasi melaksanakan fungsi-fungsi dari badan ini," jelas Darmin.

Baca juga: Dana Lingkungan Hidup Dorong Mitigasi Perubahan Iklim

Menteri LHK Siti Nurbaya menambahkan, pembentukkan BPDLH ini merupakan upaya sistematis dan langkah konsolidasi terkait perlindungan dan pengelolaan dana lingkungan hidup.

Hal yang paling penting dalam urusan lingkungan hidup tersebut, kata Siti, ialah regulasi, kebijakan pajak, harga dan partisipasi publik.

"Kalau tiga itu sudah bagus, maka sebetulnya permasalahan lingkungan bisa dikelola baik. jadi lembaga ini bukan hanya soal pendanaan, lebih luas dari itu karena kita akan develop regulasi regulasi apa yang paling pas. Termasuk kebijakan tata ruangnya gimana," jelas Siti.

Selain menangani masalah pengelolaan dana, BPDLH nantinya juga akan berperan dalam konteks penanganan kebakaran hutan, rehabilitasi lahan hingga mengurusi penanganan bekas lubang tambang.

BPDLH juga merupakan pelengkap dari implementasi Indonesia dalam menanggapi isu perubahan iklim melalui Paris Agreement. Ia menolak bila Indonesia disebut tertinggal dalam menanggapi isu perubahan iklim.

Sebab, instrumen untuk menghadapi isu tersebut telah disusun sedemikian rupa sejak dulu melalui ruang dialog iklim dan pojok iklim yang rutin dilakukan tiap akhir pekan.

Masyarakat juga kerap dilibatkan secara aktif dalam menanggapi isu perubahan iklim itu. Di antaranya melalui program kampung iklim, masyarakat diedukasi soal hidup di tempat yang ramah lingkungan.

Selanjutnya yakni soal dana dan peraturan yang mendetail. Diharapkan oleh Siti, pembentukkan BPDLH dapat mengakomodir soal pengelolaan dana dan perlindungan lingkungan hidup secara tepat guna.

"Keberadaan ini jadi penting dari aspek lingkungan. mungkin saya yang termasuk paling berbahagia, hari ini kita selesaikan," tandas Siti.(OL-5)