Sensus Penduduk 2020 Untuk Hasilkan Satu Data Kependudukan

SENSUS Penduduk 2020 yang dilakukan Badan Pusat Statistik akan dijadikan sebagai upaya untuk menghasilkan satu data kependudukan. BPS akan menggukanan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebagai basis data dasar.

Hal itu ditegaskan oleh Kepala BPS Suhariyanto di kantor BPS, Jakarta. Kamis (26/9).

"Nanti kita ambil data dari Dukcapil. Ketika petugas mendatangi di sana, sudah ada data dasarnya yang kemudian kita update. Sehingga misalnya ada pertanyaan: alamat menurut KTP betul apa tidak? Alamat sekarang berubah atau tidak? Nanti kita dapat jumlah penduduk de facto dan de jure," ujar Suharyanto.

Penduduk de facto yakni dilihat berdasarkan tempat tinggal, sedangkan de jure dilihat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurut Suhariyanto, keduanya dibutuhkan untuk kebijakan yang berbeda. "Kalau kita, misal, bicara pertumbuhan ekonomi, itu didasarkan pada de facto, bukan de jure," katanya.

Baca juga : 2020 Pendataan Penduduk Terintegras

Perihal satu data kependudukan ini dinilai penting agar tidak membingungkan masyarakat dan pengambil kebijakan.

Ditemui di tempat yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menginginkan agar tidak ada lagi kontroversi terkait data.

"Selain data kependudukan tadi, misalkan data mengenai produksi beras, sudah tidak saatnya lagi lembaga-lembaga di dalam penerintahan yang sama mempunyai versi data yang berbeda," ujar Bambang.

Menurutnya, hal itu akan sangat membingungkan bagi pengambil kebijakan dan terutama dari pihak perencana.

"Jadi kami menganggap satu data ini adalah kunci agar perencanaan kita ke depan semakin akurat," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 telah mengatur perihal satu data dalam kebijakan tata kelola.

Menurut Bambang, Perpres Satu Data akan mendorong kepastian untuk banyak hal.

"Dengan perpres satu data ini, kami meminta semua lembaga mengerti tujuannya, bukan untuk mencari siapa yang benar/salah, menang/kalah, tapi mencari kebaikan untuk semua dan menciptakan kepastian. Itu yang paling penting," pungkasnya.

Selain upaya menghasilkan satu data kependudukan, Sensus Penduduk 2020 juga akan memanfaatkan data registrasi penduduk yang disebut Combined Method (Metode Kombinasi).

Baca juga : Agustus 2019, BPS Catat Inflasi 0,12%

Dengan metode kombinasi ini, data administrasi yang tersedia pada Ditjen Dukcapil akan dikombinasikan dengan pencacahan lapangan, baik melalui pendataan mandiri (Sensus Penduduk Online) maupun door-to-door.

Sensus Penduduk 2020 akan diawali dengan sensus online pada Februari sampai Maret 2020. Pada tahap ini, masyarakat diharapkan mengisi formulir elektronik melalui https://sensus.bps.go.id.

Setelah tahap itu selesai, penduduk yang belum berpartisipasi pada Sensus Penduduk Online akan dicacah pada Juli 2020.

Untuk menyongsong Sensus Penduduk 2020, pada hari ini (26/9) yang bertepatan dengan Hari Statistik Nasional, dilakukan Kick Off Publisitas Sensus Penduduk 2020 di Gedung BPS Jakarta.

Hadir juga dalam acara itu Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Margo Yuwono, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko PMK Sonny Harry B. Harmadi, Ekonom dan Akademisi Faisal Basri, dan Artis Penerima LPDP Tasya Kamila. (OL-7)