MELAMBUNGNYA harga tiket penerbangan domestik sejak akhir 2018 hingga munculnya dugaan duopoly dan kartel tiket dalam struktur pasar penerbangan telah menjadi perhatian publik hampir sepanjang tahun ini.
Situasi tersebut disinyalir akibat ketidakefisienan operasional maskapai yang ditopang faktor-faktor seperti, mahalnya biaya avtur dan perawatan pesawat, hingga tarif bea impor pesawat dan suku cadang.
Untuk memahami permasalahan dan situasi tersebut, Bisnis Indonesia menyelenggarakan Panel Discussion dan Focus Group Discussion dengan tema 'Polemics and Prospects of the Aviation Industry: Airfares, Competition and Efficiency' yang digelar di Jakarta, Rabu (25/9).
Diskusi ini menghadirkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi sebagai keynote speaker serta Direktur Angkutan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah, Principal Consultant in Aviation, Ian Ventures Sdn Bhd, Jaafar Zamhari dan Ketua Peneliti Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Wismono Nitidihardjo dan Kepala Riset Ekonomi Digital dan Ekonomi Tingkah Laku LPEM FEB UI Chaikal Nuryakin sebagai panelis.
Terkait dengan permasalahan tinggi harga tiket, Menhub Budi Karya Sumadi mengingatkan bahwa industri penerbangan harus sustainable. Namun di saat yang sama, publik juga harus paham mengenai daya jangkau masyarakat.
“Maka yang pemerintah upayakan dan perhatikan adalah perlunya titik temu atau titik ekuilibrium yang mempertemukan kebutuhan industri dan masyarakat itu,” kata Budi.
Sejumlah pokok bahasan yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah permasalahan harga tiket, penyebab lonjakan harga tiket, komponen pembiayaan tiket serta struktur pasar penerbangan.
“Perhitungan struktur biaya penerbangan dan tiket sudah kami lakukan dengan sangat teliti dan detail dan kami evaluasi setiap tiga bulan sekali bersama perusahaan maskapai penerbangan,” papar Direktur Angkutan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah.
Harga avtur picu kenaikan tiket pesawat
Menurut Ketua Peneliti Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Wismono Nitidihardjo, struktur biaya penerbangan banyak didominasi oleh mahalnya biaya operasional, yang salah satunya dipicu harga avtur di Indonesia yang lebih mahal dibandingkan di negara tetangga ASEAN.
“Selama ini avtur kita mahal karena ada komponen impornya yang masih dominan,” ujar Wismono.
Sementara itu, negara-negara ASEAN saat ini telah berada di era Open Sky Policy yang menerapkan ASEAN Single Aviation Market (ASEAN-SAM). Namun kondisi pasar domestik justru menghadapi barrier to entry seperti, aturan jumlah minimum 5 pesawat, besaran modal, serta larangan single majority bagi kepemilikan asing.
“Faktor-faktor tersebut menghambat keterbukaan pasar,” ujar Chaikal.
Sebagai perbandingan, Jaffar membagi pandangan dengan industri maskapai penerbangan di Malaysia. Menurut dia, Malaysia sudah mengijinkan maskapai beroperasi, cukup dengan minimal 4 pesawat, dua dimiliki sendiri, dua lagi diperkenankan leasing. Pemerintah Malaysia juga memberikan keringangan bea impor suku cadang.
Direktur Produksi dan Pemberitaan Bisnis Indonesia Arief Budisusilo mengharapkan diskusi ini dapat memberikan gambaran situasi yang cukup jelas mengenai industry penerbangan nasional.
Selain itu, dari diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bisa mempertemukan kepentingan regulator, maskapai, dan masyarakat. (OL-09)
