Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PEMERINTAH terus mematangkan persiapan program kartu pra-kerja yang dicanangkan Presiden Jokowi. Hal tersebut diungkapkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko usai mengikuti rapat bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi di Jakarta (24/9).
Moeldoko mengungkapkan, salah satu poin yang dibahas dalam rapat tersebut adalah batas usia penerima kartu pra kerja.
"Apakah kita batasi usia 19-28 tahun ? Karena di sektor itu lah pengangguran anak muda mencapai 4,8%. Sudahlah, gak usah dibatasi usia. Bisa saja habis PHK dia harus hidupi keluarganya, dia perlu alih skill yang lain dan harus ikut kursus sehingga bisa diakomodasi", jelasnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Indonesia yang belum punya pekerjaan atau yang di-PHK bisa memperoleh fasilitas yang disediakan pemerintah tersebut. Prosesnya pun terbuka melalui kerja sama dengan platform digital, sehingga bisa mudah diakses secara luas.
"Jadi saya mendaftar melalui aplikasi, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Setelah itu lembaga pelatihan atau kursus akan melapor ke PMO (project management officer) untuk dievaluasi", ujarnya.
Baca juga : Kemenaker Siapkan Mekanisme Pelatihan Pemegang Kartu Pra-Kerja
Pemerintah juga menyiapkan insentif sekitar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu yang bisa diperoleh melalui e-wallet yang terdapat pada platform digital.
Dana insentif itu akan diterima selama tiga bulan atau akan dihentikan apabila penerima kartu pra kerja sudah mendapat pekerjaan sebelum tiga bulan yang ditentukan.
Untuk saat ini, Moeldoko menerangkan, pemerintah belum memastikan anggaran untuk kartu pra kerja. Namun jumlah penerima program tersebut sudah ditetapkan sebanyak 2 juta jiwa yang akan dimulai Januari 2020.
Menurutnya, setiap orang hanya bisa mengikuti satu kali untuk program tersebut guna memberi kesempatan kepada yang lain.
"Dipastikan satu orang satu kali dan itu bisa diawasi PMO melalui ID yang terdaftar", tegasnya.
Sementara beberapa platform digital yang sudah dikonfirmasi untuk berkerja sama adalah Gojek, Tokopedia dan Bukalapak.
Melalui paltform-platform tersebut, para penerima kartu pra kerja bisa memilih jenis pelatihan atau kursus yang diminati serta lokasi pelatihannya.
"Harapannya mereka itu setelah kurus atau pelatihan mendapat pekerjaan bisa juga berwiraswata. Semua akan dibikin mudah, terbuka, dan siapa saja bisa masuk", tutupnya.(OL-7)
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KEPUTUSAN Pemprov Jabar menutup aktivitas tambang di kawasan Padalarang dan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, memicu ribuan orang terancam kehilangan pekerjaan.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Tagar Kabur Aja Dulu menjadi simbol kegelisahan generasi muda Indonesia terhadap masa depan.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
PSI angkat suara mengenai 100 hari kinerja Pramono Anung dan Rano Karno. Job fair yang masih belum diketahui banyak orang maupun dirasakan manfaatnya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved