Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendesak para pelaku usaha perikanan dalam negeri untuk memanfaatkan momentum perang dagang dengan cara memasok komoditas ke Amerika Serikat (AS) yang selama ini didominasi pasokan dari Tiongkok.
Sebagaimana diketahui, AS kini menerapkan tarif impor tinggi hingga 250% bagi produk asal Negeri Tirai Bambu.
Karena kebijakan proteksionisme tersebut, sebanyak 14.000 metrik ton tuna loin asal Tiongkok hilang dari pasar Negeri Paman Sam.
"Suplai itu mestinya digantikan oleh ikan-ikan Indonesia, ikan-ikan milik perusahaan Indonesia," ujar Susi melalui keterangan resmi, Senin (23/9).
Baca juga : Kinerja Sektor Perikanan Konsisten Membaik
Namun, ia mengakui ada banyak hal yang harus dibenahi agar produk-produk perikanan Tanah Air bisa merangsek lebih besar ke AS. Pelaku usaha tidak bisa mengekspor hanya dalam bentuk mentah saja.
Artinya, harus ada menciptakan nilai tambah yang diciptakan sehingga nilai ekspor yang akan dikantongi juga akan signifikan.
"Sisi hulu dannhilir sektor perikanan harus terus diperkuat agar produk kota bisa bersaing dengan produk-produk negara lain," tandasnya. (OL-7)
Komoditas ikan patin kini naik kelas, bukan sekadar ekspor, melainkan masuk ke rantai pasok pangan haji dan umrah dunia,
KKP memastikan ketersediaan ikan hasil budi daya aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.
Menteri KKP menjelaskan polemik anggaran kapal yang disebut sudah cair oleh Menkeu. Industri galangan belum terima order karena proses pengadaan masih berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
MENTERI Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono merespons pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dana pembelian kapal.
Ia menegaskan akan meminta persoalan tersebut segera ditangani agar tidak berulang dan tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap aktivitas nelayan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved