Industri Properti masih Loyo

MENTERI Keuangan Sri Mulyani meyakini ada yang salah dalam pengelolaan industri properti saat ini. Hal itu tecermin dari pertumbuhan sektor tersebut yang tidak pernah lebih dari angka 4% atau selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional selama empat tahun berturut-turut.

"Kondisi sekarang ini menandakan ada yang salah dan itu harus segera disudahi," ujar Ani, begitu ia akrab disapa, di Jakarta, kemarin.

Ia melihat industri properti mulai jatuh sejak 2015 ketika pertumbuhan ekonomi nasional juga sedang mengalami pelemahan.

Pemerintah pun sudah memberi sejumlah insentif demi menggairahkan kembali industri properti. Salah satu strategi yang dilakukan ialah dengan menaikkan batasan nilai hunian mewah yang dikenai pajak penju-alan atas barang mewah (PPnBM).

Semula, nilai batasan jual yang dikenai PPnBm ditetapkan Rp5 miliar-Rp10 miliar. Batasan PPnBM itu kemudian diubah demi menggenjot pertumbuhan properti menjadi Rp30 miliar.

Tarif pajak penghasilan (PPh) untuk hunian mewah juga sudah dipangkas dari 5% menjadi 1%.

Belum lagi insentif lain yang diberikan dalam bentuk menaikkan batasan tidak kena PPn rumah sederhana sesuai wilayah. Saat ini yang mendapat insentif itu ialah hunian rumah susun sederhana milik yang perolehannya dibiayai melalui kredit atau pembiayaan bersubsidi yang memenuhi ketentuan pada Peraturan Pemerintah No 81/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 269/2015 serta PMK No 10/2015.

Namun sayangnya, dalam pandangan Menkeu, insentif yang sudah jorjoran itu masih belum mampu digunakan secara maksimal oleh para pelaku usaha properti. Apalagi industri properti berpengaruh besar terhadap 174 industri lainnya, dari bahan baku seperti semen dan baja sampai ke alat berat.

"Saya meminta pengusaha di bidang properti untuk selalu bersikap positif dan memanfaatkan insentif-insentif yang telah pemerintah keluarkan. Industri ini dapat memengaruhi bidang lain secara signifikan. Saya harap sudah ada perubahan pada kuartal ketiga dan keempat," ucapnya.

Tambahan FLPP

Di kesempatan terpisah, Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perundang-undangan dan Kebijakan Properti Eddy Hussy menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan tambahan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar 80 ribu unit hingga akhir tahun ini.

Tambahan itu diperlukan mengingat alokasi FLPP tahun ini yang dialokasikan bagi 68 ribu rumah sudah ludes sejak Agustus lalu.

Eddy mengaku sudah mengungkapkan persoalan itu kepada Presiden Joko Widodo baru-baru ini.

"Beliau mengatakan jumlah kuota FLPP pasti ditambah dalam satu atau dua minggu ini, tetapi besarannya berapa, itu belum dipastikan," ujarnya, kemarin.

Dalam empat bulan tersisa hingga akhir tahun ini, ia mengalkulasi kebutuhan rumah subsidi mencapai 80 ribu unit. (E-2)