Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat untuk tidak termakan iming-iming pinjaman yang ditawarkan perusahaan financial technology (fintech) ilegal melalui pesan singkat.
Deputi Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Fintech OJK Munawar mengungkapkan perusahaan fintech ilegal memang kerap menawarkan pinjaman secara mudah dan cepat.
Bahkan, dalam satu jam, dana sudah bisa cair ke rekening peminjam.
"Tapi biasanya masyarakat sebagai peminjam tidak diberi tahu terkait sistem bunga atau hal yang akan terjadi ketika mereka tidak bisa melunasi pembayaran tepat waktu," ujar Munawar melalui keterangan resmi, Sabtu (14/9).
Sebagian besar perusahaan fintech ilegal akan melakukan penagihan secara kasar dan cenderung melakukan perundungan. Pasalnya, perusahaan tersebut dapat mengakses seluruh data yang dimiliki peminjam, mulai dari kontak nomor telepon hingga foto dan video.
Baca juga: Otoritas Jasa Keuangan Gelar Fintech Days di Samarinda
Tidak jarang, perusahaan pinjaman ilegal menyebar foto atau video pribadi jika peminjam tidak kunjung melunasi pembayaran.
Jika hal itu dilaporkan kepada pihak kepolisian pun, menurut Munawar, akan sulit ditindak karena belum ada aturan terkait perlindungan data pribadi. Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang atas hal tersebut di DPR tidak kunjung selesai.
Munawar menyebutkan, hingga saat ini, OJK sudah sudah menutup 1.350 perusahaan fintech ilegal.
"Berdasarkan penyelidikan, server mereka sebagian besar berada di luar negeri. Hanya operasional yang dijalankan di sini," tuturnya.(OL-5)
Ketua Koperasi TC Invest Iqbal Alan Abdullah memaparkan UMKM saat ini masih mengalami kesulitan akses pendanaan terjangkau karena persoalan administrasi, jaminan, dan manajerial.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan investor.
Penguatan ini terjadi setelah saham REAL sempat terkoreksi menyusul sanksi administratif yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Presiden Prabowo sangat marah atas gejolak IHSG setelah MSCI membekukan kenaikan bobot saham Indonesia. Pemerintah bertekad jaga kredibilitas pasar modal.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2). Ini syaratnya!
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2). Panitia seleksi (pansel) memastikan proses seleksi bebas dari nepotisme.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved