Pemerintah Putuskan Cukai Rokok Naik 23%

PEMERINTAH memutuskan untuk menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23% dan harga jual eceran menjadi 35%.

Penaikan tarif cukai tersebut mulai berlaku pada awal tahun 2020, sekaligus sebagai upaya menggenjot penerimaan cukai di tahun depan yang ditargetkan Rp179,2 triliun.

“Kenaikan average atau rata-rata secara total 23% untuk tarif cukai dan 35% dari harga jual akan kami tuangkan da­lam peraturan menteri keuangan yang akan kita segera berlakukan sesuai dengan keputusan Bapak Presiden 1 Januari 2020,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani­ seusai menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Selain Sri Mulyani, rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo itu di­­ikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Men­teri Perindustrian Airlang­ga Hartarto, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Menkeu menjelaskan pemerintah telah mempertimbangkan berbagai aspek atas keputusan penaikan itu, baik dari sisi industri, tenaga kerja, maupun sektor pertanian. Pemerintah pun akan memulai persiapan untuk penaikan cu­kai itu, salah satunya dengan pencetakan cukai pada masa transisi.

“Diketahui bahwa kebijakan cukai bertujuan untuk ti­ga hal: mengurangi konsumsi, mengatur industrinya, dan meningkatkan penerimaan negara,”kata Sri.

Secara khusus ia berharap penaikan tarif cukai rokok itu dapat menekan tren kenaikan konsumsi rokok.

“Faktanya, jumlah prevalensi mereka yang menghisap rokok meningkat, baik itu dari sisi perempuan, anak-anak, dan remaja naik dari 7% menjadi 9%. Perempuan naik yang tadinya hanya 2,5% menjadi 4,8%,” ungkap Menkeu.

Penggabungan SKM-SPM

Dalam sebuah diskusi kemarin, dua peneliti dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Satriya Wibawa dan Bayu Kharisma, mengingatkan dampak negatif dari kebijakan struktur tarif cukai rokok melalui simplifikasi penggabungan volume sigaret keretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM).

Para doktor dari Unpad tersebut menilai kebijakan itu akan berdampak negatif pada pendapatan negara dan kelangsungan industri tembakau.

“Kebijakan ini justru bisa menjadi bumerang. Berdasarkan hasil kajian kami, ternyata dengan adanya simplifika­si itu bukan menambah pe­­ne­­­ri­maan negara, justru se­ba­­liknya. Dampak lainnya ialah memperkecil tingkat persaingan. Artinya akan memunculkan perusahaan-perusahaan yang terkonsentrasi,” ujar Bayu dalam paparannya.

Sementara itu, doktor hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Satria Wi­bawa, mengatakan Indonesia tidak pernah meratifikasi atau menandata­ngani peraturan yang dibuat oleh konvensi kerangka kerja pengen­dalian tembakau (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control/WHO FCTC).

Karena itu, ia berpendapat agenda yang dibawa oleh FCTC tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan nasional sebab tembakau merupakan warisan budaya bangsa yang harus dijaga, terlepas dari ada­nya pro dan kontra soal rokok.

“Indonesia merupakan peng­hasil tembakau terbaik yang diperhitungkan di dunia. Kalau tiba-tiba pemerintah meratifikasi ini, bisa kita bayangkan berapa juta orang yang kehilangan pendapatan. Memang alasan klasik, tetapi faktanya sampai hari ini solusi untuk menggantikan hal tersebut memang belum ada,” ujar Satria. (Ant/E-2)