Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) segera mewajibkan para pelaku usaha untuk mendaftarkan alat berat yang mereka miliki.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan total stok alat berat yang tersedia dan dapat digunakan di Tanah Air. Selama ini, pemerintah tidak memiliki data itu sehingga proses pengerjaan konstruksi menjadi kurang maksimal.
Untuk membuat para pebisnis segera mendaftar, pemerintah akan menjadikan ketersediaan alat berat di korporasi sebagai syarat dalam kegiatan lelang konstruksi di lingkup Kementerian PU-Pera.
"Kalau tidak registrasi, kami anggap mereka tidak punya alat berat jadi tidak bisa ikut lelang," ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU-Pera Syarif di Jakarta, Selasa (10/9).
Baca juga: PU-Pera Terus Tingkatkan Kondisi Jalan Paralel Perbatasan
Berdasarkan data Kementerian PU-Pera, jumlah alat berat yang terdaftar baru sebanyak 28.000 unit atau hanya 35% dari perkiraan populasi yang mencapai 80.000 unit.
Sementara, setiap tahun, diperkirakan ada tambahan 10 ribu unit alat berat beroperasi di Tanah Air.
"Ini akan terus kami benahi. Sekarang angka registrasi masih kecil karena pengusaha belum anggap ini penting. Kalau kita masukkan dalam syarat lelang, mereka pasti daftarkan. Pendaftarannya pun cukup secara daring," tuturnya.
Registrasi alat berat akan merekam data mulai dari jenis, umur, lokasi, kondisi, status, dan penerbit alat. Informasi itu akan bermanfaat untuk kebutuhan administrasi, analisis penawaran-permintaan dan pengelolaan alat berat.(OL-5)
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Otoritas Palestina meradang lantaran Israel kian memperketat kendali atas Tepi Barat.
Arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Komitmen ini menjadi penting sehingga memiliki persepsi publik yang kuat dan rekam jejak positif di kalangan masyarakat luas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved