PENGAMAT Ekonomi dan Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menilai perombakan Direktur Utama (Dirut) Bank BUMN bukan sekedar kebijakan korporasi. Perombakan itu dinilai adanya kepentingan politik sebelum pelantikan kabinet yang baru.
"Jelas bahwa ini bukan aksi korporasi semata tapi aksi politik. Ada abuse of power," kata dia ketika dihubungi hari ini. "Kepentingan Menteri BUMN sangat berbahaya bagi keberlanjutan bisnis Bank BUMN, karena memasuki injury time sebelum pelantikan kabinet yang baru," lanjut Bhima.
Ekonom muda ini, juga menilai bahwa perombakan direksi dan komisaris Bank BUMN tidak berdasarkan pada penilaian kerja. Suprajarto yang semula menjabat sebagai Dirut Bank BRI kemudian dipindahtugaskan menjadi Dirut BTN dalam Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPSLB) BTN menurut Bhima tidak sesuai dengan latar belakang dan pengalaman yang dimiliki.
Baca juga: Penolakan Suprajarto Cermin Buruknya Rekrutmen Direksi BUMN
"Bisa dibayangkan Supra (Suprajarto) yang merintis karier di BRI (UMKM) kemudian dilempar ke bank BTN yang fokus bisnisnya berbeda (KPR) ini jelas merusak jenjang karier dan tata kelola BUMN," imbuhnya.
Dia juga menambahkan imbas dari perombakan dan mundurnya Suprajarto sebagai Dirut BTN mempengaruhi kinerja Bank BUMN. Kinerja Bank BUMN akan terganggu, karyawan dan direksi mengalami demotivasi. Selain itu, kepercayaan investor juga dinilai bisa anjlok. "Saham BTN sudah turun 6.8% dalam sepekan terakhir akibat distrust dengan kebijakan RUPLSB Menteri BUMN," kata dia.
Disisi lain, kekosongan jabatan direktur utama BTN saat ini, menurutnya harus dilaksanakan lagi RUPSLB karena jabatan Dirut sangat strategis. Sementara untuk RUPSLB Bank BNI yang diagendakan dilaksanakan hari ini (30/8) dia menilai sangat mungkin terjadi perombakan baik untuk jabatan direksi maupun komisaris.(OL-4)
