Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PERUM Bulog siap mengantisipasi kenaikan harga beras yang terjadi karena musim kemarau panjang.
Melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), Bulog siap menggelontorkan sekitar 700 ribu ton beras hingga akhir tahun.
Stok tersebut akan dijual sesuai dengan ketetapan harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp9.450 per kilogram untuk beras jenis medium.
"Stok kami masih dua juta ton lebih. Itu bisa digunakan untuk stabilisasi harga dan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai). Stok masih akan cukup bahkan hingga Januari tahun depan," ujar Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh kepada Media Indonesia, Kamis (29/8).
Di sisi lain, Bulog tetap menyerap beras dalam negeri kendati tengah menghadapi kemarau panjang. Tri mengatakan, pihaknya masih bisa membeli 1.500-2.000 ton beras dari petani atau penggilingan per hari.
"Di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan masih ada panen sedikit. Dari situ kita serap terus," tuturnya.
Baca juga: Penerimaan Tak Optimal Akibat Celah Aturan Cukai Rokok
Ia optimistis harga beras di dalam negeri tidak akan melonjak signifikan karena stok yang masih terjaga serta penyaluran beras ke pasar terus berlanjut.
Sebagaimana diketahui, kemarau yang diikuti kekeringan membuat banyak padi mengalami gagal panen. Produksi yang menipis, sementara permintaan tetap tinggi, membuat harga gabah terkerek naik.
Harga gabah di beberapa daerah sentra padi telah mengalami lonjakan hingga menyentuh Rp6.000 per kg. Dengan harga gabah setinggi itu, otomatis harga beras ikut beranjak naik.
Bulog sendiri, saat ini menyerap beras dengan skema komersil dan akan menjadikannya sebagai stok jenis premium.
Pasalnya, beras yang dipanen pada musim kemarau memiliki kualitas yang lebih baik.
Adapun, untuk keperluan program KPSH, perseroan akan menggunakan stok tersimpan yang dibeli dengan harga pembelian pemerintah (HPP) ditambah fleksibilitas 10%.
Terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdalifah Machmud meyakini stok beras di dalam negeri tidak akan terganggu sekalipun tengah terjadi kemarau berkepanjangan.
Ia menyebut Kementerian Pertanian sudah cukup melakukan antisipasi dengan mengalirkan air ke sawah-sawah yang berpotensi kekeringan.
Bulog pun di sisi hilir menjalankan tugas dengan baik untuk menjaga harga beras tetap terjaga.
Ia menyatakan pemerintah hingga kini belum membuka opsi impor karena stok yang tersedia dinilai masih mampu mencukupi kebutuhan hingga awal tahun depan.b (OL-8)
PUBLIK disibukkan oleh pembahasan rencana pemerintah menghapus beras premium dan medium saat ini. Ke depan, hanya ada beras umum atau beras reguler dan beras khusus.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station bersikap terbuka terkait beras oplosan.
Pemerintah tengah melakukan transformasi standar mutu dan harga eceran tertinggi (HET) beras untuk menjawab tantangan perberasan saat ini.
Pendistribusian beras cadangan pangan pemerintah pusat telah diperiksa secara langsung guna memastikan kualitas harum, warna baik.
Pemerintah resmi mengubah klasifikasi penjualan beras dari sebelumnya berdasarkan kualitas (medium dan premium) menjadi dua kategori baru.
Total proyeksi produksi beras sampai Agustus dapat mencapai 24,96 juta ton, sementara total konsumsi beras Januari-Agustus membutuhkan 20,66 juta ton.
Masyarakat yang menerima tersebut berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang setiap bulannya diperbaharui.
BULOG mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Hal itu dinilai jadi angin segar bagi masyarakat saat harga beras tinggi.
Perum Bulog diminta mempercepat operasi pasar, khususnya untuk menyalurkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) setelah maraknya beras oplosan
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Kesepahaman Bersama ini menjadi acuan awal pembangunan SPP yang bertujuan mensinergikan sumber daya dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi pasokan pangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved