Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengantongi pagu anggaran 2020 sebesar Rp120,21 triliun. Angka tersebut lebih besar dari pagu indikatif yang ditetapkan Rp103,87 triliun.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air menjadi unit organisasi yang mendapat alokasi terbesar yakni mencapai Rp43,97 triliun.
"Dana tersebut akan digunakan untuk membangun bendungan, embung, irigasi, rawa, air tanah, air baku, operasi dan pemeliharaan serta pengendalian lumpur Sidoarjo," ujar Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (28/8).
Unit organisasi penerima anggaran terbesar kedua adalah Ditjen Bina Marga dengan total Rp42,95 triliun.
Baca juga: PU-Pera Minta FLPP Jadi 100 Ribu Unit
Dengan dana itu, pemerintah akan melanjutkan pembangunan jalan nasional seperti Trans-Papua, Selatan-Selatan Jawa, Lingkar Utara Brebes, Kuta Mandalika serta perbatasan Kalimantan, NTT dan Papua.
Selain jalan nasional, ada juga pembangunan jalan bebas hambatan yang akan menggunakan APBN yakni jalan tol Cisumdawu dan Serang-Panimbang.
Ditjen Cipta Karya menjadi penerima anggaran terbesar ketiga dengan jumlah Rp22 triliun yang akan digunakan untuk membangun sistem penyediaan air minum, sanitasi, tata kawasan permukiman dan sarana olah raga serta pasar.(OL-5)
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90% rampung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved