DPR Setujui Pertanggungjawaban APBN 2018

MESKI Fraksi Gerindra menolak, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2018.

"Apakah pengesahan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 ini bisa disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang dijawab dengan persetujuan dari para anggota dewan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/8).

Sebagai informasi, delapan fraksi yang menyetujui pengesahan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018 adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Hanura. Adapun, Fraksi PKS menerima dengan catatan. Sementara itu, Fraksi Gerindra tidak setuju RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018 untuk disahkan menjadi undang-undang.

Menanggapi persetujuan pengesahan RUU P2 APBN Tahun Anggaran 2018 tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas kerja samanya sehingga pembahasan RUU tersebut dapat berjalan lancar, produktif dan dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa perekonomian dunia tahun 2018 memang menghadapi tekanan dan dinamika yang besar yang kemudian berdampak pada volatilitas atau gejolak ekonomi di seluruh dunia. Bahkan, kata dia, beberapa negara mengalami krisis atau resesi menghadapi gejolak global tersebut.

"Kondisi itu mempengaruhi beberapa indikator asumsi makro yang dipergunakan untuk menyusun APBN 2018," katanya. Meski demikian, lanjut dia, pemerintah terus memusatkan perhatian dengan terus menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi nasional.

Beberapa asumsi makro yang terdampak oleh gejolak global tersebut, seperti nilai tukar, tingkat suku bunga SPN 3 bulan dan harga minyak. Kendati demikian, Sri Mulyani mengutarakan bahwa kinerja perekonomian Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan 5,17% pada tahun 2018.

"Tingkat pertumbuhan tersebut merupakan tertinggi ketiga di antara negara-negara G-20 dan menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 5,07%," jelasnya.

Hal tersebut, lanjut Sri Mulyani, merupakan sebuah catatan pertumbuhan yang sangat positif di tengah kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang diikuti kenaikan suku bunga di dalam negeri sebagai langkah kebijakan stabilisasi ekonomi dalam merespons ketidakpastian global. (OL-4)