Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani ingin kepemilikan asing dalam Surat Berharga Negara (SBN) terus semakin diperkecil porsinya. Ia berharap kepemilikan asing ke depannya bisa turun hingga menjadi 20% dari porsi saat ini yang berkisar di angka 30%.
"Jadi ya idealnya (basis investor domestik) terus meningkat. Saat ini (kepemilikan asing) sekitar 30%, kita harapkan bisa mencapai 20% pada masa yang cukup dekat dan itu berarti menimbulkan banyak sekali sosialisasi kepada calon investor kita," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/8).
Baca juga: Kemenkeu: 50,8% Investor Obligasi Ritel dari Milenial
Ia pun mengatakan bahwa semakin besar basis investor domestiknya, itu akan semakin bagus. "Ya kita semakin besar basis domestik akan menimbulkan lebih banyak stabilisasi karena memahami kondisi market kita, tidak mudah untuk dipicu oleh perubahan policy-policy yang berasal dari luar," tandasnya.
Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu per 15 Agustus 2019 tercatat Surat Berharga Negara (SBN) atau surat utang terbitan pemerintah yang digenggam investor asing mencapai Rp 1.005 triliun atau 38,49% dari total outstanding SBN. (OL-4)
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.
Masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan terhadap inisiatif AZEC. Menurut mereka perjanjian itu solusi palsu memperpanjang penggunaan energi fosil dan menambah utang negara.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo disebut meninggalkan warisan utang dan biaya utang yang cukup besar bagi pemerintahan berikutnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved