Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani ingin kepemilikan asing dalam Surat Berharga Negara (SBN) terus semakin diperkecil porsinya. Ia berharap kepemilikan asing ke depannya bisa turun hingga menjadi 20% dari porsi saat ini yang berkisar di angka 30%.
"Jadi ya idealnya (basis investor domestik) terus meningkat. Saat ini (kepemilikan asing) sekitar 30%, kita harapkan bisa mencapai 20% pada masa yang cukup dekat dan itu berarti menimbulkan banyak sekali sosialisasi kepada calon investor kita," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/8).
Baca juga: Kemenkeu: 50,8% Investor Obligasi Ritel dari Milenial
Ia pun mengatakan bahwa semakin besar basis investor domestiknya, itu akan semakin bagus. "Ya kita semakin besar basis domestik akan menimbulkan lebih banyak stabilisasi karena memahami kondisi market kita, tidak mudah untuk dipicu oleh perubahan policy-policy yang berasal dari luar," tandasnya.
Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu per 15 Agustus 2019 tercatat Surat Berharga Negara (SBN) atau surat utang terbitan pemerintah yang digenggam investor asing mencapai Rp 1.005 triliun atau 38,49% dari total outstanding SBN. (OL-4)
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Postur APBN tiap tahun terus tertekan karena dibebani utang jatuh tempo dalam jumlah besar.
Proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan kebutuhan pembiayaan melalui utang mencapai Rp245 triliun–300 triliun, sehingga total utang pemerintah berpotensi menembus Rp9.400 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp599.440 miliar untuk pembayaran bunga utang 2026
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved