Defisit Anggaran di APBN 2020 Diturunkan Lagi Jadi 1,76%

PRESIDEN Joko Widodo mengatakan bahwa kebijakan fiskal tahun 2020 bersifat ekspansif, terarah dan terukur. Defisit anggaran pada tahun 2020, kata dia, akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati sehingga berkelanjutan.

Hal itu disampaikannya dalam rangka Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2020 disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2019 – 2020.

"Utang dikelola melalui kombinasi instrumen yang efisien, di antaranya dengan mempertimbangkan faktor risiko, serta pemanfaatannya secara lebih produktif," kata Jokowi di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8).

Baca juga: Penerimaan APBN 2020 Ditarget Rp2.221,5 Triliun

Utang, lanjut Jokowi, dimanfaatkan antara lain untuk kegiatan yang mendukung program pembangunan nasional baik di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, maupun pertahanan dan keamanan.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pembiayaan yang kreatif untuk akselerasi pembangunan infrastruktur juga dilakukan dengan memberdayakan peran swasta melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pengelolaan fiskal yang hati-hati, tegasnya, akan selalu dijaga oleh pemerintah secara konsisten. Defisit anggaran dan rasio utang terhadap PDB, kata dia, keduanya akan tetap dikendalikan dalam batas yang aman sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara.

"Upaya tersebut ditunjukkan dengan diturunkannya defisit anggaran dari 2,59% terhadap PDB pada tahun 2015, menjadi sekitar 1,93% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 diturunkan lagi menjadi 1,76%," terangnya.

Defisit anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76% dari PDB atau sebesar Rp 307,2 triliun. Adapun pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 2.221,5 triliun, serta belanja negara sebesar Rp 2.528,8 triliun.

Sejalan dengan itu, Jokowi menyampaikan bahwa defisit keseimbangan primer juga dipersempit dari Rp 142,5 triliun pada tahun 2015, menjadi sekitar Rp 34,7 triliun pada tahun 2019. Pada tahun 2020, kata dia, defisit keseimbangan primer diupayakan lebih rendah lagi menjadi Rp 12 triliun. (OL-4)