Kunjungi PLN, Presiden: PLN Mestinya Punya Backup Plan

PRESIDEN Joko Widodo menyayangkan terjadinya pemadaman listrik yang cukup besar dan berdampak besar. Hal itu dikemukakan Presiden saat meninjau kantor pusat PLN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/8). Menurutnya, PLN mestinya punya backup plan untuk kondisi semacam ini.

Menurut Presiden, pemadaman listrik pernah terjadi pada 2002 untuk jaringan Jawa-Bali. Dan kini terjadi lagi yang berdampak pemadaman listrik di seluruh wilayah Jabodetabek, sebagian Jawa Barat, dan Banten.

"Dan dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan. Pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik," tegas Presiden kepada wartawan.

Dari penjelasan Plt Direktur Utama PLN, Sripeni Inten Cahyani saat ini PLTGU Muara Karang diaktifkan untuk memasok listrik di wilayah Jakarta. Pasalnya sampai sekarang proses pemulihan kelistrikan membutuhkan waktu. Untuk itu pada hari ini hingga malam nanti masih akan diadakan pemadaman listrik untuk pemulihan.

Baca juga: Listrik Kembali Normal, Transjakarta Terapkan Tarif Pagi Ini

"Saat ini PLTU-PLTU besar secara bertahap sedang dioperasikan untuk memasok listrik. Dan untuk memulihkan istrik di sejumlah daerah, pemadaman bergilir masih diberlakukan," ujarnya.

Pemadaman listrik yang terjadi pada Minggu (4/8) menyebabkan gangguan layanan transportasi umum, industri, perbankan dan sambungan seluler. (OL-3)

Catatan : Judul berita ini telah diganti dari judul sebelumnya yang berbunyi "Presiden Meminta PLN Beri Kompensasi Kepada Pelanggan". Menurut pihak Istana Kepresidenan Bey Machmudin, Presiden tidak pernah memberikan pernyataan seperti judul di atas.

Mediaindonesia.com juga telah melakukan penelusuran, dengan melihat transkrip pernyataan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke PLN, memang tidak ada pernyataan mengenai kompensasi kepada pelanggan.

Atas kesalahan dan kekeliruan tersebut, kami pihak redaksi Mediaindonesia.com memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak istana dalam hal ini Presiden Joko Widodo, serta kepada para pembaca Mediaindonesia.com