Rabu 31 Juli 2019, 19:10 WIB

Diskriminasi Sawit UE, GAPKI: Harus Gunakan Instrumen Politik

Atalya Puspa | Ekonomi
Diskriminasi Sawit UE, GAPKI: Harus Gunakan Instrumen Politik

Dok.MI
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono

 

KETUA Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengungkapkan pemerintah perlu menggunakan narasi baru untuk melawan diskriminasi komoditas kelapa sawit yang dilancarkan oleh Uni Eropa (UE).

Pasalnya, Joko menilai kebijakan energi terbarukan The EU Renewable Energy Directive II (RED II) salah satu poinnya mengklasifikasikan minyak sawit sebagai produk tak ramah lingkungan bukan isu utama yang menjadi fokus.

"Yang diminta Eropa adalah beyond regilation. Beyond sustainability," kata Joko di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (31/7).

Dirinya menuturkan, di balik isu kelapa sawit yang dilontarkan UE, pemerintah harus melihat dari aspek geopolitik, bukan hanya aspek suistanability.

"Indonesia tidak bisa naif hanya mengumpulkan para ahli menjawab. Kita harus menggunakan instrumen politik, perdagangan," tuturnya.

Baca juga: Indonesia Melobi Italia soal Kebijakan Sawit UE

Joko menceritakan soybean oil yang diproduksi Amerika Serikat (AS) juga pernah dikelompokkan sebagai satuan yang memiliki risiko tinggi. Namun begitu, AS mengancam kepada UE untuk menaikkan tarif impor baja ke AS. Dengan demikian, soybean oil tidak lagi dikelompokkan menjadi satuan yang memiliki risiko tinggi.

Joko menganggap hal serupa bisa dilakukan Indonesia. Produk yoghurt dan mentega yang banyak diimpor oleh UE bisa saja dinaikkan tarifnya oleh Indonesia sehingga UE tidak lagi melakukan diskriminasi terhadap komoditas kelapa sawit.

"Kita harus menggunakan instrumen politik perdagangan. Emang gak bisa dinaikin tarif yoghurt dari Eropa? Bisa. Kita bisa naikan tarif maksimal 40% dari Eropa kalau mau, dan itu tidak melanggar aturan World Trade Organization (WTO)," jelasnya.

Dirinya menegaskan Indonesia memang harus melakukan segala cara di samping terus memperbaiki industri sawit dalam negeri yang berkelanjutan.

Di sisi lain, instrumen perdagangan harus dilibatkan dalam melakukan lobi kepada UE.

"Untuk masalah internasional, kita juga harus memperkuat hubungan bilateral melalui perjanjian perdagangan. Langkah terakhir, yakni litigasi dan retaliasi," tukasnya.(OL-5)

Baca Juga

Dok.KBI

KBI Raih Laba Rp101 Miliar pada 2021

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Mei 2022, 13:00 WIB
KBI telah melakukan upaya digitalisasi dalam kegiatan usaha sehingga tetap bisa menjalankan perannya sebagai lembaga kliring maupun sebagai...
Ist

Bank Bumi Arta Umumkan Hasil RUPS Tahun 2022

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Mei 2022, 12:56 WIB
Selain itu berdasarkan Hasll Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) diputuskan juga untuk menyetujui mengangkat A.B.S. Hudyana...
Dok.CSAP

CSAP Pacu Ekspansi Sektor Ritel Modern

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 27 Mei 2022, 12:09 WIB
Perseroan membuka superstore Mitra10 ke-44 dan Atria ke-18 di Cibinong, Jawa...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya