Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir tak habis pikir bahwa Direktur Utama Pelindo II tidak memahami seluk beluk bisnis pelayaran. Padahal bisnis pelayaran merupakan core bisnis dari Pelindo II. Hal tersebut terungkap pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Deputy BUMN, Pelindo I, II, III dan IV , Selasa 16 Juli 2019. Pada rapat tersebut Dirut Pelindo II, Elvyn G sama sekali tidak paham tentang bisnis anak perusahaannya, yakni PT Jasa Armada Indonesia (JAI).
Hal tersebut lantaran Pelindo II hanya sekedar pemegang saham semata, sehingga tidak ingin mencari tahu kebijakan dari Dirut JAI. Alasannya dipandang bukan persoalan Pelindo II sebagai pemegang saham.
"Elvyn sama sekali tidak paham tentang bisnis anak perusahaannya, yakni PT Jasa Armada Indonesia (JAI), karena merasa hanya sekedar pemegang saham saja. Dia juga tidak mau tahu kebijakan Dirut JAI karena bukan persoalan Pelindo II sebagai pemegang saham," terang Inas dalam keterangan persnya, Kamis (18/7).
Pada RDP tersebut Inas meminta keterangan terkait mogoknya ABK kapal tunda pemanduan di JAI pada minggu lalu, karena mereka akan di outsorcing-kan oleh JAI kepada grup Humpuss.
Pada kesempatan tersebut Inas mempersoalkan kebijakan outsourcing tersebut. Namun respons Elyn terlihat bingung dalam menjawab. Elyn menjelaskan bahwa status ABK kapal tunda menjadi outsourcing di KAI karena AI tidak memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).
"Jawaban tersebut mengejutkan karena menunjukan bahwa Direktur Utama Pelindo II tersebut sama sekali tidak paham aturan-aturan pelayaran. Padahal pelanggan Pelindo II maupun JAI seluruhnya adalah perusahaan pelayaran nasional maupun internasional," keluh Inas.
Inas menjelaskan ketidakpahaman Elvyn adalah pemahamannya tentang JAI yang sebenarnya bukanlah perusahan crewing atau usaha perekrutan dan penempatan awak kapal. Melainkan perusahaan pelayaran yang justru adalah user dari awak kapal dan tidak memerlukan SIUPPAK.
Inas mempertanyakan apa yang sebetulnya terjadi di JAI. Sebab sebelumnya JAI mengelola ABK sendiri, tetapi sekarang justru menggunakan tenaga outsourcing dari pihak ketiga. Namun Evlyn menunjukkan ketidakmampuannya memahami persoalan. Evlyn mengungkapkan akan mencari tahu dulu kepada bidang hukum Pelindo II tentang SIUPPAK dan aturan-aturan outsourcing sesuai peraturan-peraturan ketenaga kerjaan maupun peraturan-peraturan kementrian perhubungan.
baca juga: Darmin: Pemerintah Bisa Intervensi Tarif Tiket Pesawat
Dari RDP tersebut Ines mengungkapkan kekecewaannya dan berharap Pelindo II dapat dipegang oleh orang yang memiliki kapasitas dalam menjalankan tugasnya.
"Sudah waktunya menteri BUMN untuk memecat dirut Pelindo II yang tidak memahami bisnis pelayaran yang adalah bagian dari core bisnis Pelindo II," pungkas Ines. (OL-3)
Penyaluran bantuan ini difokuskan untuk meringankan beban warga yang aktivitas harian dan mobilitasnya terganggu akibat banjir.
Sinergi dan kolaborasi dilakukan bersama Kementerian Perhubungan (KSOP dan BPTD), ASDP, Pemprov Banten, Pemkot Cilegon, Polda Banten dan TNI AL Banten, serta instansi terkait.
Direktur Utama SPJM, Tubagus Patrick, menegaskan bahwa seluruh lini layanan perusahaan telah disiagakan untuk memastikan kelancaran operasional pelabuhan.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo meraih lima penghargaan di ajang Indonesia Corporate Communication and Sustainability (ICCS) Summit) 2025.
Tahun ini, kegiatan tersebut diselenggarakan di SMA Negeri 1 Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat wilayah yang kini menjadi sorotan sejak hadirnya Pelabuhan Kijing
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 menggelar kegiatan Port Visit di Pelabuhan Pantoloan, Selasa (14/10).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved