Atasi Kekeringan, Presiden Minta Lakukan Modifikasi Cuaca

PRESIDEN Joko Widodo meminta agar dilakukan modifikasi cuaca untuk mengatasi kekeringan. Berdasarkan laporan dari BMKG, kata Jokowi, musim kemarau di tahun 2019 akan lebih kering dan akan mencapai puncaknya di bulan Agustus hingga September nanti.

"Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca," kata Jokowi dalam rapat terbatas mengenai antisipasi dampak kekeringan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7). Di sejumlah daerah, terang Jokowi, juga sudah mengalami 21 hari, 31 hari dan 61 hari tanpa hujan. Daerah tersebut, antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB dan NTT.

Selain itu, ia juga meminta kepada jajarannya baik di pusat maupun daerah untuk mengecek suplai air baik suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian. "Agar pasokan air terjaga dan risiko terjadinya gagal panen bisa kita hindari," katanya.

Baca juga: Kekeringan Picu Produksi Cabai Merosot

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memantau dan mengendalikan potensi titik panas yang ada sehingga kebakaran hutan dan lahan gambut bisa dihindari.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa pihaknya telah meminta bantuan BPPT untuk melakukan kajian terkait potensi kekeringan yang terjadi terutama di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Dalam jangka pendek, antisipasi yang akan dilakukan adalah menyiapkan hujan buatan.

"Ada 3,7 juta hektare areal pertanian yang mungkin kena dampak. Itu impact-nya bisa sekitar Rp 3 triliun, tapi kalau kita bisa bantu dengan hujan buatan, mungkin kita bisa minimize kerugiannya, bisa mencegah kerugian Rp 2,4 triliun," katanya usai ratas.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan bahwa desa yang terdampak kekeringan telah mencapai 1.963 desa, 556 kecamatan dan 79 kabupaten. Itu berada di Pulau Jawa, Bali, NTB dan NTT.

"BNPB sendiri telah mendapatkan beberapa permohonan dari para kepala daerah untuk hujan buatan. Dan tadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, BNPB untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bantuan hujan buatan," katanya.

Untuk hujan buatan tersebut, kata Doni, pihaknya perlu bekerja sama dengan BMKG, BPPT dan Markas Besar TNI. "Adapun daerah yang mungkin masih bisa dilaksanakan teknologi modifikasi cuaca, ini juga tergantung dari keadaan awan sehingga apabila awannya masih tersedia sangat mungkin hujan buatan masih bisa dilakukan," jelasnya.

Adapun antisipasi kekeringan untuk jangka menengah dan panjang, kata Doni, pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden untuk menyiapkan bibit pohon agar masyarakat bisa menjaga lingkungan dan juga menjaga ketersediaan sumber air.

"Dari beberapa pengalaman yang ada, jenis pohon tertentu itu memiliki kemampuan menyimpan air, antara lain adalah sukun. Jadi kalau tiap desa punya sukun yang cukup banyak sangat mungkin akar sukun itu bisa mengikat air sehingga ketika musim kemarau panjang sumber air di desa itu masih bisa terjaga, termasuk juga pohon aren," paparnya. (OL-4)