Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ASOSIASI Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengeluhkan lambannya pencairan dana peremajaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Padahal, Apkasindo mengaku sudah mengantongi rekomendasi teknis (rekomtek) Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk lahan seluas 28 ribu hektare.
Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung mengatakan selama ini BPDPKS terlalu bertele-tele dalam mencairkan dana kepada petani.
"Ketika rekomtek sudah keluar, sudah diteken Direktur Jenderal Perkebunan, seharusnya bisa langsung cair. Tapi mereka malah melakukan verifikasi lagi satu-persatu. Alasannya tidak mau ada kesalahan. Kalau begitu, kapan selesainya?" ujar Gulat kepada Media Indonesia, Minggu (14/7).
Baca juga: Petani Sawit Minta Prosedur Peremajaan Dimudahkan
Semestinya, sebagai kasir dari pemerintah, ketika otoritas terkait sudah memberikan lampu hijau untuk mengeluarkan dana, BPDPKS bisa langsung bergerak cepat, tidak malah mengulur-ulur waktu yang akhirnya menyulitkan para petani.
"Maka dari itu, BPDPKS itu harus diisi orang-orang yang mengerti tentang perkebunan. Sekarang itu paling banyak dari mereka yang baru melihat kebun kelapa sawit," ucapnya.
Dewan Pembina Apkasindo yang juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan akan mendesak BPDPKS untuk memberikan respons cepat jika rekomtek untuk PSR memang sudah keluar.
"Saya lihat, program peremajaan memang ada yang tidak sesuai target. Dari yang direncanakan, yang dijalankan masih kurang dari 10%. Ini perlu dilihat ada masalah apa," tutur Moeldoko. (OL-8)
MASA depan industri sawit Indonesia sungguh tragis.
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
Menteri Luar Negeri Belanda, Stef Blok, menyatakan pihaknya tidak mendukung sikap Uni Eropa yang melarang impor produk minyak kelapa sawit (CPO), termasuk dari Indonesia.
PEMERINTAH Belanda tidak mendukung langkah Uni Eropa melarang impor produk minyak kelapa sawit mentah (CPO) Indonesia ke Eropa.
Impor minyak sawit mentah akan secara efektif menarik pajak 35,75% dibandingkan sebelumnya 30,25%.
Sekretaris Jenderal Gapki Eddy Martono mengatakan Indonesia siap memberi tambahan pasokan kepada Tiongkok.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved