Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
ASOSIASI Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengeluhkan lambannya pencairan dana peremajaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Padahal, Apkasindo mengaku sudah mengantongi rekomendasi teknis (rekomtek) Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk lahan seluas 28 ribu hektare.
Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung mengatakan selama ini BPDPKS terlalu bertele-tele dalam mencairkan dana kepada petani.
"Ketika rekomtek sudah keluar, sudah diteken Direktur Jenderal Perkebunan, seharusnya bisa langsung cair. Tapi mereka malah melakukan verifikasi lagi satu-persatu. Alasannya tidak mau ada kesalahan. Kalau begitu, kapan selesainya?" ujar Gulat kepada Media Indonesia, Minggu (14/7).
Baca juga: Petani Sawit Minta Prosedur Peremajaan Dimudahkan
Semestinya, sebagai kasir dari pemerintah, ketika otoritas terkait sudah memberikan lampu hijau untuk mengeluarkan dana, BPDPKS bisa langsung bergerak cepat, tidak malah mengulur-ulur waktu yang akhirnya menyulitkan para petani.
"Maka dari itu, BPDPKS itu harus diisi orang-orang yang mengerti tentang perkebunan. Sekarang itu paling banyak dari mereka yang baru melihat kebun kelapa sawit," ucapnya.
Dewan Pembina Apkasindo yang juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan akan mendesak BPDPKS untuk memberikan respons cepat jika rekomtek untuk PSR memang sudah keluar.
"Saya lihat, program peremajaan memang ada yang tidak sesuai target. Dari yang direncanakan, yang dijalankan masih kurang dari 10%. Ini perlu dilihat ada masalah apa," tutur Moeldoko. (OL-8)
Tanpa mau belajar dari pengalaman negara lain, kita akan terjerumus ke dalam lubang menganga yang sudah kita ketahui sebelumnya.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
RENCANA penguatan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Rusia di sektor minyak kelapa sawit (CPO), pupuk, dan daging dinilai menjanjikan.
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Kejagung menyita uang ganti rugi dari lima korporasi di bawah naungan Wilmar Group sebesar Rp11,8 triliun. Uang itu bisakah ditempatkan dalam deposito yang keuntungannya untuk negara?
Menkopolhukam Budi Gunawan mengatakan keberhasilan penyitaan Rp11,8 triliun dari Wilmar kasus ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil) oleh Kejagung memperkuat pemerintahan yang bersih
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved