Separuh Pendaftar tidak Lolos Seleksi

KOMISI  XI DPR RI hanya meloloskan 32 kandidat atau setengah dari pendaftar calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam tahap awal.

Nantinya ke-32 orang itu akan menjalani seleksi fit and proper test yang didahului dengan proses di Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Anggota Komisi XI DPR RI, Johnny G Plate, mengatakan nantinya DPD akan memberikan pertimbangan terhadap 32 nama yang lolos seleksi administrasi dan makalah tersebut.

"(Dari 64 nama pendaftar) Yang terseleksi 32 diteruskan ke DPD. Komunikasi itu dilakukan antarlembaga, pimpinan DPR RI yang akan mengirim surat ke DPD," katanya saat dihubungi, kemarin.

Sebagai informasi, ada tiga kategori alasan 32 nama pendaftar lainnya tidak lolos.

Pertama, ada yang mengundurkan diri, salah satunya ialah pendiri Lion Air Group Rusdi Kirana. Kedua, ada yang tidak melengkapi dokumen. Ketiga, ada yang tidak memenuhi syarat minimum passing grade 77,85 dari makalah yang diajukan.

Setelah DPD memberikan masukan, nama-nama tersebut akan dikembalikan lagi ke Komisi XI untuk dilakukan fit and proper test. Sebelum fit and proper test dilakukan, Komisi XI akan terlebih dahulu melakukan rapat dengar pendapat dengan sejumlah lembaga untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan detail tentang para calon anggota BPK.

"Rapat dilakukan, antara lain dengan BIN, PPATK, KPK, atau yang lain apabila masih dibutuhkan agar saat pemilihan nanti informasi terkait calon itu selain sesuai dengan syarat UU BPK, juga terkait dengan rekam jejak dan integritas calon itu sudah cukup dimiliki sehingga pemilihan dilakukan dengan baik," tuturnya.

Jadi sorotan

Beberapa pihak menyoroti masuknya nama-nama berlatar belakang politik dalam bursa anggota BPK (lihat tabel).

Pengamat politik Adi Prayitno mengungkapkan keikutsertaan sejumlah politikus dalam seleksi calon anggota BPK dirasa kurang elok karena mereka merupakan sosok yang lekat dengan partai yang diusungnya.

"BPK itu lembaga negara yang kredibel, semestinya calon anggota BPK itu orang yang betul-betul independen, tidak punya irisan apa pun dengan kepentingan politik tertentu," tutur Adi kepada Media Indonesia.

Menurut Adi, dengan masuknya sejumlah politikus dikhawatirkan kinerja BPK tidak lagi profesional dan independen, serta tidak menutup kemungkinan para anggotanya bekerja hanya untuk kepentingan kelompok politik tertentu. Selain itu, dia meragukan seleksi akan berjalan objektif karena latar belakang partai politik sejumlah calon.

Peneliti dan pengamat politik CSIS Arya Fernandes berpendapat bahwa pendaftar yang berlatar belakang partai politik dikhawatirkan dapat menguntungkan pihak tertentu.

Saat menanggapi hal itu, Plate memastikan pihaknya akan memilih calon anggota BPK sesuai dengan kompetensi dan rekam jejaknya yang baik.

"Komisi XI akan tetap menyeleksi calon anggota BPK sesuai dengan kompetensi, rekam jejak, dan sesuai dengan kebutuhan BPK, dengan syarat undang-undang," tandasnya. (Aiw/E-1)