Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DIREKTUR Utama Perum Bulog Budi Waseso menyebut program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) merupakan proyek bisnis yang dijalankan pihak-pihak tertentu di pemerintahan.
Karena berorientasi bisnis, Bulog tidak diutamakan untuk menyuplai beras pada program tersebut. BPNT hanya diciptakan untuk mengakomodasi kebutuhan para pelaku usaha swasta yang haus akan keuntungan besar.
Padahal, menurut pria yang akrab disapa Buwas itu, sesuai namanya, BPNT adalah program bantuan, murni untuk kepentingan rakyat yang semestinya tidak memperhitungkan laba rugi.
"Tapi mereka lupa kalau ini tugas, pengabdian kepada negara. Mereka berpikir ini hanya soal bisnis. Akhirnya mereka kerja sama dengan penyuplai swasta," ujar Budi di kantornya, Jakarta, Selasa (2/7).
Baca juga: Distribusi Bansos BPNT Dijamin Tepat Waktu
Jika mengedepankan kepentingan negara, ia mengatakan semestinya beras untuk program BPNT disuplai Perum Bulog.
Pasalnya, sebagian besar beras yang dimiliki perseroan berasal dari rakyat dan program bantuan juga sepenuhnya untuk rakyat.
"Tapi kan ada yang pemahamannya tidak seperti itu. Ada tarik ulur di kementerian terkait. Padahal Bulog itu bertugas untuk negara. Kita tidak punya kepentingan apa-apa," tandasnya.
Sebagaimana diketahui, program BPNT digagas oleh Kementerian Sosial sebagai pengganti program Bantuan Sosial Beras Sejahtera.
Dulu, ketika Rastra berjalan, seluruh beras yang disuplai berasal dari Bulog sehingga tidak ada celah bagi pihak lain masuk, terlibat dan mengambil keuntungan di dalamnya. (OL-2)
Pemerintah Indonesia terus memberikan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pengamat Ekonomi Pertanian, Khudori menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal alokasi untuk bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun.
Pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) berdasarkan usulan dari daerah dan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R Djoemadi.menyebutkan penambahan data KPM yang diterima belakangan akan mulai dibayarkan setelah Lebaran karena waktu yang mepet.
Bansos akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Seluruh Indonesia. Salah satunya di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel).
PT Pos Indonesia mengejar waktu penyaluran BLT BBM tahap 2, PKH, dan bansos sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) tidak melebihi target yang ditetapkan Kemensos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved