Dampak Denda pada Transportasi Daring

DENDA pembatalan pemesanan perjalanan yang saat ini tengah diujicobakan layanan transportasi online (daring), Grab, dianggap
merugikan pengguna. Mestinya, perusahaan startup asal Singapura itu melihat dulu pihak yang melakukan kesalahan.

“Grab tidak bisa serta-merta memberlakukan denda. Konsumen akan dirugikan. Kalau misal kena denda, lihat dulu siapa yang nakal,” kata
pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan, di Jakarta, Sabtu (29/6).

Pasalnya, Azas melihat pengemudi juga sering kali melakukan tindakan yang merugikan pengguna dengan membatalkan pesanan. “Grab harusnya punya sistem tegas untuk menindak mitra yang nakal,” ujar dia.

Denda pembatalan tersebut, menurut Azas, tidak akan berdampak signifikan pada beralihnya pengguna ke transportasi umum. Namun, dia mengatakan, denda tersebut akan membuat pengguna Grab berpindah ke layanan transportasi berbasis digital lain.

Hal tersebut juga dikhawatirkan salah seorang pengemudi, Andika Prasetia. Menurut dia, aturan Grab sebaiknya tidak memberatkan pengguna.

“Memang menguntungkan driver, tapi kasihan juga customer. Seharusnya saling menguntungkan, biar sama-sama enak,” kata Andika.

Salah seorang pengguna Grab, Intan Rakhmayanti Dewi, mengaku keberatan dengan denda pembatalan tersebut.

“Pengguna membatalkan orderan itu pasti ada alasan, bukan mau ngerjain driver. Misalnya, ada faktor driver yang enggak bisa dihubungi atau menunggu lama,” ujar Intan.

Grab saat ini sedang melakukan uji coba biaya pembatalan order di Palembang dan Lampung selama satu bulan, mulai 17 Juni, dengan biaya bervariasi, yakni Rp1.000 untuk Grab Bike dan Rp 3.000 untuk Grab Car.

Grab mengatakan, program ini dilakukan demi melindungi mitra pengemudi setelah menilai adanya masalah yang dihadapi pengemudi. Grab menyebutkan, 100% dari biaya pembatalan akan diberikan kepada mitra pengemudi. (Ant/S-4)