Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PERUSAHAAN minyak asal Arab Saudi, Saudi Aramco, meminta perpanjangan waktu untuk terlibat dalam pembangunan kilang di Cilacap, Jawa Tengah. PT Pertamina (persero) memberikan batas waktu hingga September 2019 dan akan membangun sendiri apabila Aramco tidak kunjung memberikan kepastian.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan hal tersebut ketika ditanya tentang hasil pertemuan dengan pejabat Aramco di Ka-ruizawa, Jepang, Senin (17/6) lalu.
"Pihak Aramco masih menyatakan minat untuk ikut dalam pengembangan kilang minyak di Cilacap. Hanya saja, kami menyampaikan ada tenggat yang harus dipenuhi Pertamina dan kami memberikan perpanjangan tiga bulan sampai September bagi Aramco untuk memastikan diri ikut atau tidak dalam proyek pembangunan kilang Cilacap," ujar Nicke.
Selain Nicke, ikut hadir dalam pertemuan dengan pihak Aramco tersebut ialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mi-neral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno.
Untuk mendukung hal itu, pemerintah akan membentuk tim gabungan dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Pertamina.
Dalam melaksanakan tugasnya, tim tersebut akan didam-pingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) untuk memastikan seluruh proses yang dijalankan sesuai dengan aspek tata kelola pemerintahan yang baik dan peraturan per-undangan yang berlaku.
Nicke menambahkan, dalam pertemuan itu Aramco menyampaikan tiga syarat kepada Pertamina. Pertama, mereka meminta ada insentif, khususnya di bidang perpajak-an. Kedua, Pertamina diminta untuk menyediakan lahan pembangunan kilang. Ketiga, dibuat aturan khusus ketika mereka harus melakukan spin-off kepemilikan saham.
Terhadap tiga persyaratan itu, Nicke menyampaikan bahwa dua permintaan pertama sudah dipenuhi pemerintah dan Pertamina.
Adapun untuk syarat ketiga, Pertamina mengusulkan untuk ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan lembaga profesional.
Atas dasar itu, menurut Dirut Pertamina, tidak ada lagi persoalan yang harus diselesaikan. Sekarang tinggal terpulang kepada Aramco untuk mau terlibat atau tidak dalam pembangunan kilang tersebut.
Rencana cadangan
Sambil menunggu kepastian Aramco, Pertamina juga sudah mulai membuat kajian untuk menggunakan cara yang lain bagi pembangunan kilang Cilacap.
"Kami sebenarnya sudah memiliki pengalaman dengan pengembangan kilang di Balikpapan. Nilai investasinya juga tidak kecil untuk itu. Jadi, kalau pun harus jalan sendiri, pola Balikpapan yang akan kami jalankan," kata Nicke.
Sekarang ini kilang Cilacap menjadi salah satu proyek langit biru yang dijalankan Pertamina.
Di kilang Cilacap, kualitas produk pertamax yang dihasilkan sudah meningkat dari standar Euro2 menjadi Euro4.
"Pengembangan kilang Cilacap kami lakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan kualitasnya menjadi standar Euro5. Kelak di sana juga akan dibangun pabrik petrokimia sehingga kebutuhan investasinya akan meningkat menjadi US$15 miliar hingga US$20 miliar," jelas Nicke. (E-2)
Untuk wilayah DKI Jakarta, harga BBM Pertamax atau RON 92 menjadi Rp12.500 per liter dari yang sebelumnya Rp12.100 liter.
Pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan kuota dan skema subsidi motor listrik 2025 secara terbuka.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
Pertamina juga menempatkan petugas di lapangan untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan lancar.
PT Pertamina kembali menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di seluruh Indonesia mulai hari ini, Sabtu, 31 Mei 2025
Trubus Rahadiansyah meminta Pelindo II untuk mempercepat pengerukan Pelabuhan Pulau Baai.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved