Headline
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Kumpulan Berita DPR RI
PERUSAHAAN minyak asal Arab Saudi, Saudi Aramco, meminta perpanjangan waktu untuk terlibat dalam pembangunan kilang di Cilacap, Jawa Tengah. PT Pertamina (persero) memberikan batas waktu hingga September 2019 dan akan membangun sendiri apabila Aramco tidak kunjung memberikan kepastian.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan hal tersebut ketika ditanya tentang hasil pertemuan dengan pejabat Aramco di Ka-ruizawa, Jepang, Senin (17/6) lalu.
"Pihak Aramco masih menyatakan minat untuk ikut dalam pengembangan kilang minyak di Cilacap. Hanya saja, kami menyampaikan ada tenggat yang harus dipenuhi Pertamina dan kami memberikan perpanjangan tiga bulan sampai September bagi Aramco untuk memastikan diri ikut atau tidak dalam proyek pembangunan kilang Cilacap," ujar Nicke.
Selain Nicke, ikut hadir dalam pertemuan dengan pihak Aramco tersebut ialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mi-neral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Mariani Soemarno.
Untuk mendukung hal itu, pemerintah akan membentuk tim gabungan dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Pertamina.
Dalam melaksanakan tugasnya, tim tersebut akan didam-pingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM-Datun) untuk memastikan seluruh proses yang dijalankan sesuai dengan aspek tata kelola pemerintahan yang baik dan peraturan per-undangan yang berlaku.
Nicke menambahkan, dalam pertemuan itu Aramco menyampaikan tiga syarat kepada Pertamina. Pertama, mereka meminta ada insentif, khususnya di bidang perpajak-an. Kedua, Pertamina diminta untuk menyediakan lahan pembangunan kilang. Ketiga, dibuat aturan khusus ketika mereka harus melakukan spin-off kepemilikan saham.
Terhadap tiga persyaratan itu, Nicke menyampaikan bahwa dua permintaan pertama sudah dipenuhi pemerintah dan Pertamina.
Adapun untuk syarat ketiga, Pertamina mengusulkan untuk ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan lembaga profesional.
Atas dasar itu, menurut Dirut Pertamina, tidak ada lagi persoalan yang harus diselesaikan. Sekarang tinggal terpulang kepada Aramco untuk mau terlibat atau tidak dalam pembangunan kilang tersebut.
Rencana cadangan
Sambil menunggu kepastian Aramco, Pertamina juga sudah mulai membuat kajian untuk menggunakan cara yang lain bagi pembangunan kilang Cilacap.
"Kami sebenarnya sudah memiliki pengalaman dengan pengembangan kilang di Balikpapan. Nilai investasinya juga tidak kecil untuk itu. Jadi, kalau pun harus jalan sendiri, pola Balikpapan yang akan kami jalankan," kata Nicke.
Sekarang ini kilang Cilacap menjadi salah satu proyek langit biru yang dijalankan Pertamina.
Di kilang Cilacap, kualitas produk pertamax yang dihasilkan sudah meningkat dari standar Euro2 menjadi Euro4.
"Pengembangan kilang Cilacap kami lakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan kualitasnya menjadi standar Euro5. Kelak di sana juga akan dibangun pabrik petrokimia sehingga kebutuhan investasinya akan meningkat menjadi US$15 miliar hingga US$20 miliar," jelas Nicke. (E-2)
Direktur The Climate Reality Project Indonesia, Amanda Katili Niode, menekankan pentingnya konsumsi BBM secara bijak demi menekan emisi gas rumah kaca.
Keputusan Presiden Prabowo menahan harga BBM adalah bukti nyata keberpihakan kepada rakyat.
EKONOM PT Bank Danamon Indonesia Tbk Hosianna Evalita Situmorang menyebut potensi penyesuaian harga bahan bakar non-subsidi dapat meningkatkan angka inflasi secara keseluruhan.
IESR: Jaminan Pemerintah Soal Ketersediaan BBM Perlu Dibarengi Keterbukaan Data
Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi pelebaran defisit APBN.
Namun, dirinya menyampaikan bahwa Kedutaan Besar Rusia terbuka untuk mendiskusikan terkait pembelian minyak dari Rusia.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved