Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH membuka peluang untuk menggunakan beras Perum Bulog dalam jumlah yang lebih besar dalam program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Menteri Sosial Agus Gumiwang mengungkapkan, saat ini, perseroan baru menyuplai sekitar 47% beras untuk BPNT. Adapun, sebanyak 53% disediakan oleh para petani atau perusahaan produsen beras lainnya.
Padahal, ketika program bantuan pangan masih berbentuk Beras Sejahtera (rastra), seluruh beras disediakan Bulog.
"Kami ingin memberi dorongan agar Bulog bisa memasok dalam jumlah besar dan digunakan oleh keluarga penerima manfaat (KPM)," ujar Agus di Jakarta, Senin (27/5).
Baca juga : Peningkatan Indeks BPNT Dikaji
Namun, ia menambahkan, ada ketentuan yang harus dipenuhi jika Bulog ingin menjadi penyuplai terbesar yakni kualitas harus baik dengan harga mesti terjangkau.
Agus menargetkan dominasi Bulog bisa dimulai pada Juli mendatang. Saat ini, pihaknya akan lebih dulu berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
"Mudah-mudahan Bulog bisa. Kami percaya Bulog bisa," ucapnya.
Sebelumnya, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengaku perseroan mengalami kesulitan dalam menyalurkan stok karena pemerintah kian menutup program Rastra dan menggantinya dengan BPNT.
Berdasarkan data Bulog, penyaluran rastra terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2015, jumlah rastra yang tersalur mencapai 3,26 juta ton. Turun menjadi 2,79 juta ton pada 2016 dan kembali merosot tipis ke 2,55 juta ton pada 2017.
Penurunan signifikan terjadi pada 2018 ketika penyaluran hanya 1,21 juta ton dan untuk tahun ini, periode Januari-April ditetapkan sangat kecil, hanya 213 ribu ton.
Ketika di sisi hulu Bulog diwajibkan melakukan serapan, sementara, di hilir, pasarnya dikecilkan, itu menjadi persoalan karena beras-beras yang ada di gudang berpotensi mengalami penurunan mutu atau kerusakan. (OL-8)
Simak besaran bantuan PKH dan BPNT, kategori penerima, serta mekanisme pencairan bansos.
Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) tahap 3 September 2025 yang mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Pemerintah Indonesia terus memberikan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pengamat Ekonomi Pertanian, Khudori menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal alokasi untuk bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun.
Pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) berdasarkan usulan dari daerah dan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R Djoemadi.menyebutkan penambahan data KPM yang diterima belakangan akan mulai dibayarkan setelah Lebaran karena waktu yang mepet.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved