Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
BONUS demografi yang sangat besar digadang-gadang akan membawa Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat dunia pada 2045.
Ramalan tersebut bukan hal mustahil namun butuh usaha super ekstra untuk mewujudkannya.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan tiga tantangan utama yang harus segera diselesaikan sebelum Indonesia memasuki usia satu abad.
Pertama adalah pembangunan infrastruktur yang merata. Pembangunan, ucap Jokowi, harus dilaksanakan di semua daerah tidak hanya terpusat di kota-kota besar.
Ia pun meminta kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk bisa menyinergikan berbagai pembangunan antara pusat dan daerah sehingga dapat memberi manfaaat besar kepada masyarakat.
"Kepada gubernur, wali kota, saya minta setelah pemerintah pusat membangun jalan tol, pelabuhan, airport, itu segera dikoneksikan, disambungkan dengan titik-titik produksi di daerah masing masing. Jalan besar sudah ada, bangun jalan kecilnya. Sambungkan dengan kawasan industri, wisata, pertanian. Itu tugas daerah," ujar Jokowi di Hotel Shangrila, Jakarta, Kamis (9/5).
Baca juga: Penyelenggara Pemerintah Harus Cari Terobosan
Tantangan kedua yang harus diselesaikan adalah persoalan birokrasi, pemangkasan perizinan terutama untuk keperluan bisnis, serta penyederhaan institusi serta kelembagaan apabila bisa dilakukian.
"Lembaga yang tidak kita perlukan, yang tidak efisien, tidak berkontribusi nyata kepada negara, saya akan tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya, anggaran saja. Semakin simpel, semakin kita cepat lari. Semakin fleksibel kita putuskan kebijakan," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Adapun, persoalan terakhir yang harus ditangani ialah terkait sumber daya manusia (SDM). Sebagaimana diungkap Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa hari lalu, sebanyak 51% tenaga kerja di Indonesia adalah lulusan sekolah dasar.
Maka dari itu, harus ada upaya intens untuk memberikan pelatihan guna menambah keahlian para tenaga kerja. Dengan demikian, mereka tidak hanya bergantung pada satu kemampuan saja sepanjang hidup.(OL-5)
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved