Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Pengadaan Perum Bulog Bachtiar mengakui bahwa pihaknya kesulitan untuk menyalurkan beras yang ada di gudang Bulog dengan adanya transformasi beras sejahtera (rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Pasti ada (kesulitan untuk menyalurkan beras), tapi kan pemerintah pasti memikirkan," kata Bachtiar saat ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/5).
Diutarakan Bachtiar, pemerintah telah memikirkan bagaimana Bulog bisa menyalurkan stok beras yang ada di gudang, yaitu dengan memberikan natura atau tunjangan bagi PNS, TNI dan Polri.
Dulu, kata Bachtiar, natura sempat diberikan dengan membagikan beras. Namun kemudian, tunjangan tersebut diberikan dalam bentuk uang.
Baca juga: OJK: Fintech di Indonesia Lebih Aman daripada Tiongkok
"(Natura) Dulu ada pembagian beras, setelah itu dikembalkan berbentuk uang, sekarang katanya akan kembali lagi (ke beras). Waktu saya masih tentara, berasnya dari Bulog. Kita dapat jatah 18 kg per orang per bulan," katanya.
Hanya saja, Bachtiar masih belum bisa menyampaikan berapa beras Bulog yang nantinya akan disalurkan ke dalam natura.
"Kita nanti hitung berapa jumlahnya," katanya. Ia pun berharap penyaluran beras melalui natura tersebut dapat terealisasi secepatnya.
Sebelumnya secara terpisah, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa penyaluran beras oleh Bulog terhambat lantaran adanya transformasi rastra menjadi BPNT.
"Karena dia (Bulog) tidak ada salurannya untuk menyalurkan beras yang seperti dulu, ada rastra," jelasnya. (OL-1)
PERUM Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah menyatakan kesiapan penuh menjalankan penugasan pemerintah dalam penyerapan gabah dan beras sepanjang 2026.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) hingga 2029 di angka 4 juta ton.
Aceh menjadi wilayah dengan prioritas tertinggi karena tingkat dampak bencana yang berat serta sejumlah daerah yang aksesnya sempat terputus.
MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025.
Kerja sama dengan BRIN disebut akan menghadirkan teknologi pemeliharaan beras hasil karya dalam negeri.
Sebanyak 1,5 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan disalurkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved