Diskriminasi Sawit demi Kepentingan UE

 Indonesia bersama negara-negara penghasil minyak kelapa sawit (CPOPC) menyuarakan keberatan atas diskriminasi terhadap produk kelapa sawit di Uni Eropa.

"CPOPC menentang The Delegated Act karena mengklasifikasikan minyak kelapa sawit sebagai sumber energi yang tidak berkelanjutan dan termasuk kategori indirect land use change (ILUC) yang berisiko tinggi," ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution yang memimpin delegasi Indonesia bersama CPOPC saat bertemu dengan perwakilan Uni Eropa di Brussels, Belgia, kemarin.

Misi tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan yang disepakati dalam Pertemuan Tingkat Menteri Ke-6 CPOPC yang diadakan pada 28 Februari 2019 di Jakarta. Saat itu, anggota CPOPC sangat keras memprotes Suplemen Resolusi Petunjuk Tambah-an 2018/2001 Uni Eropa mengenai Energi Terbarukan (Renewable Energy Directive II, Delegated Act). Di dalam pertemuan itu telah tercapai kesepakatan bersama untuk membahas langkah-langkah diskriminatif yang ditimbulkan otoritas Uni Eropa mengenai pembatasan pengunaan kelapa sawit untuk biofuel.

Menurut Darmin, negara-negara anggota CPOPC menilai The Delegated Act sebagai kompromi politik di Uni Eropa yang bertujuan mengisolasi dan mengecualikan minyak kelapa sawit dari sektor energi terbarukan. Hal itu dilakukan demi keuntungan minyak nabati yang berasal dari bunga matahari (sun flower) dan rapeseed maupun minyak nabati lainnya di Eropa seperti soya bean oil.

CPOPC, lanjut Darmin, akan menyampaikan kekhawatir-an pemerintah kepada para pemimpin dan otoritas Uni Eropa. "Dengan harapan dapat membuka jalan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait, termasuk pihak stakeholders sebagai pengguna minyak kelapa sawit dari Uni Eropa," pungkasnya. (Nur/E-2)