SEBANYAK dua belas kementerian/lembaga bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dan Pemerintah Kabupaten Bulungan sepakat untuk melaksanakan percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.
Hal itu ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor oleh perwakilan 12 kementerian/lembaga yang difasilitasi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di Graha Sawala Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin.
Penandatanganan kesepakatan ini disaksikan langsung Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Adapun 12 kementerian/lembaga yang bertandatangan itu, yakni perwakilan Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT), Kementerian Informasi dan Komunikasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Pertanian (Kementan), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Selain kementerian/lembaga, kesepakatan bersama ini juga turut ditandatangani Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dan Bupati Bulungan H Sudjati.
Pembangunan KBM merupakan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN itu sebanyak 10 kota yang berada di luar Pulau Jawa akan dikembangkan KBM. Yaitu Maja, Padang, Palembang, Pontianak, Banjarbaru, Tanjung Selor, Makassar, Manado, Sorong, dan Jayapura.
Dari 10 KBM itu, pemerintah pusat untuk sementara memprioritaskan dua daerah, salah satunya Tanjung Selor, yang merupakan Ibu Kota provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara (Kaltara).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pemerintah mendorong pembangunan pusat-pusat ekonomi di luar Jawa. Bukan hanya kota, melainkan kawasan ekonomi khusus mulai dari luar Jawa. "Pada hari ini (Rabu) <i>alhamdulillah<p> kita bersama-sama menyatakan kesepakatan dan komitmen kita untuk mempercepat dan mendukung pembangunan KBM Tanjung Selor," tutur Darmin.
Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, lanjutnya, diarahkan sebagai pengendali urbanisasi. Dalam rangka itu ada banyak hal yang bisa dirancang dikembangkan secara khusus dan spesifik.
Menurutnya, KBM Tanjung Selor berada di provinsi strategis yang didukung dengan kawasan industri dan pelabuhan internasional Tanah Kuning, kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Setelah penandatanganan kesepakatan rencana aksi itu, kementarian dan lembaga terkait harus membuat rencana membangun KBM yang akan menjadi kebanggaan secara nasional.
Langkah awal yang harus dilakukan, lanjut Darmin, merevisi Perda No 4 Tahun 2013 tentang rencana tata ruang tata wilayah Kabupaten Bulungan sebagai landasan utama Tanjung Selor. Kemudian menyusun tata kelola pemerintahan efisien dan efektif. Berikutnya, mempersiapkan infrastruktur fisik dan sumber daya manusia yang dapat mendukung berkembangnya Kota Tanjung Selor berdasarkan pertimbangan spasial.
Kemudian menyusun action plan rencana kerja pembangunan KBM Tanjung Selor.
"Kita sudah saksikan penandatanganan. Semua kementerian dan lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi Kaltara harus menyusun jadwal agar koordinasi berjalan baik, tidak bergerak sendiri-sendiri. Koordinasi tersebut penting karena lebih efektif dan efisien," harap Darmin.
Sejarah bagi Kaltara
Sementara itu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menyatakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) mencetuskan sejarah baru bagi Kaltara.
Dengan keluarnya Inpres yang menugaskan 12 kementerian, Gubernur Kaltara, serta Bupati Bulungan untuk mendukung percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor itu merupakan satu-satunya payung hukum untuk membangun suatu kota di Indonesia.
"Bagi kami ini momentum bersejarah yang menjadi pijakan masyarakat Kalimantan Utara. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden melalui Bapak Menko Perekonomian yang menyelenggarakan acara hari ini (Rabu) kesepakatan bersama rencana aksi pembangunan kota mandiri Tanjung Selor," ujarnya.
Ia menyebut, Inpres Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) sebagai kebijakan khusus Presiden Joko Widodo untuk Kalatara. "Sepanjang pengetahuan saya berkarier 35 tahun lebih di birokrasi, baru kali ini ada Inpres yang diterbitkan di negeri ini hanya untuk membangun sebuah kota di luar Pulau Jawa dan jauh dari Ibu Kota."
Gubernur mengatakan, untuk mempercepat realisasi pengembangan KBM Tanjung Selor, Pemprov Kaltara tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp54 miliar. Dana tersebut untuk pembangunan fasilitas penunjang dan kegiatan lain. Anggaran sebesar itu, salah satunya akan digunakan untuk memenuhi target pembebasan lahan di kawasan tersebut seluas 173,55 hektare. Penganggaran itu dilakukan sejak 2017 dengan nilai pagu Rp50 miliar, dan 2018 sebesar Rp70 miliar.
"Untuk tahun ini, salah satu tindak lanjut yang akan dilakukan Pemprov Kaltara ialahmenyelesaikan pembebasan lahan yang targetnya akan dibebaskan lagi seluas 173.55 hektare," kata Gubernur. (Hym/RO/S2-25)
