Kemendag Jaga Hak Konsumen

Pemerintah berkomitmen menjaga hak-hak konsumen dalam setiap transaksi jual beli. Autentifikasi dan kualitas produk menjadi hal utama yang harus diperhatikan agar tidak ada pembeli yang dirugikan. Hal ini diungkapkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita saat menghadiri peringatan Hari Konsumen Nasional, di Bandung, kemarin.

Dia menyebut, saat ini masih banyak konsumen yang belum mendapat hak-haknya secara utuh. Ini terlihat dari masih banyaknya laporan terkait dengan ketidakpuasan pembeli tersebut. "Cukup banyak konsumen yang masih diperdayai. Apa yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan," kata Enggartiasto.

Oleh karena itu, pihaknya akan semaksimal mungkin memberi pemahaman kepada konsumen agar tidak bisa diperdayai penjual. Salah satunya dengan menyadarkan pembeli agar lebih mengenal hak dan pengetahuan terkait dengan perlindungan konsumen.

Baca Juga: Pemerintah Bantu Listrik Warga Miskin  

Saat ini indeks kesadaran konsumen (IKK) di Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan negara maju. "Di negara maju itu sudah mencapai 60%. Ini disebabkan konsumen belum tahu haknya bagaimana dia mengadu," tandasnya. Dia pun mengimbau para penjual agar lebih bertanggung jawab atas produk yang dijualnya. "Kita dorong para produsen untuk bertanggung jawab karena kalau kita mau berusaha, juga harus berusaha dengan baik," katanya.

Nomor hotline

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil memastikan Pemprov Jabar akan satu visi misi dengan Kemendag dalam melindungi setiap hak konsumen. Menurut Gubernur Emil, terdapat 17 lembaga yang mengurus penga duan dan peradilan konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). "Mudah-mudahan ekonomi Indonesia akan luar biasa kalau konsumennya berdaya," ujarnya.

Dia meminta semua produsen yang menjual barang di Indonesia atau Jabar, untuk menyediakan nomor hotline untuk pengaduan seperti produsen-produsen ternama.

"Sektor UMKM akan kami beri penyadaran agar mereka juga punya jalur pengaduan untuk perlindungan konsumen" tandasnya. Gubernur Emil berharap Hari Konsumen Nasional menjadi momentum bagi pemberdayaan konsumen di Indonesia agar ekonomi Indonesia betul-betul adil, baik kepada mereka yang memproduksi maupun konsumen.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono menyebutkan berbagai langkah terus dilakukan untuk mendorong peningkatan kecerdasan konsumen. Diakuinya, konsumen Indonesia saat ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga yang telah lebih kritis dan berdaya.

"Kami terus menyosialisasikan UU Perlindungan Konsumen. Kita juga mendorong penyediaan timbangan di pasar-pasar. Dengan demikian, saat konsumen berbelanja dan merasa timbangan tak sesuai, konsumen dapat mengecek langsung," tandas Veri.

Di sisi lain, pengamat Universitas Sam Ratulangi, Agus Toni Poputra, mengapresiasi kinerja pemerintah yang menyediakan berbagai regulasi untuk bisa meningkatkan IKK. Beberapa hal yang dipandangnya membuat IKK meningkat ialah adanya tertib ukur untuk timbangan di pasar yang tengah digencarkan Kemendag. Di samping itu, ada BPSK yang bisa menjadi wadah untuk konsumen melaporkan bila ada penyimpangan transaksi. (Ant/E-1)