Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KONEKTIVITAS masih terus menjadi program prioritas pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
Artinya, pembangunan infrastruktur masih akan terus digalakkan demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.
Kementerian Perhubungan, selaku salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur transportasi, berkomitmen melanjutkan capaian-capaian baik yang telah diraih selama lima tahun ke belakang.
"Keberhasilan pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Tanjung Priok, dan MRT adalah bukti bahwa kita sebagai bangsa itu mampu. Kalau benar-benar mau dan bersedia, kita sama baiknya dengan negara-negara maju," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di kantornya, Jakarta, Rabu (13/2).
Budi menekankan pembangunan infrastruktur transportasi ke depannya akan tetap mengedepankan konsep Indonesiasentris sehingga tercipta keadilan dan kesetaraan bagi seluruh masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia.
Baca juga: Tarif Mahal Tol Trans-Jawa Segera Diakhiri Pekan Ini
Pada periode 2014-2019, untuk memenuhi rencana straregis pembangunan, Kementerian Perhubungan membutuhkan anggaran sebesar sebesar Rp347,18 triliun.
Namun, Pemerintah melalui APBN hanya mampu mengalokasikan Rp252,83 triliun sehingga masih terdapat financial gap sebesar Rp94,35 Triliun.
Kendati demikian, bukan berarti kinerja Kemenhub menjadi tidak maksimal.
"Kami melakukan langkah-langkah untuk mengatasi selisih pendanaan tersebut dengan pendanaan alternatif melalui skema Kerja Sama Pemerintahdengan Badan Usaha (KPBU), peningkatan peran BUMN dan Pembiayaan Inrastruktur Non APBN (PINA) serta investasi swasta murni untuk proyek-proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi," terangnya.
Adapun, beberapa proyek yang rampung pada periode tersebut seperti pembangunan 10 bandara baru yakni Letung, Namniwel, Miangas, Morowali, Werur, Maratua, Koroway Batu, Bandara Kertajati, Samarinda Baru dan Tebelian.
Di luar itu, Kemenhub juga merealisasikan pembangunan 21 pelabuhan penyeberangan, 104 pelabuhan nonkomersial dan 14 unit kapal penyeberangan.
Dari sektor moda transportasi kereta, Kemenhub mereaktivasi jalur sepanjang 735 kilometer, merehabilitasi jalur sepanjang 394 km serta membangun dan merevitalisasi 45 stasiun. (OL-2)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Setiap rencana pembangunan trotoar kini melalui proses negosiasi dan evaluasi yang ketat.
Menurut Arief, tingkat hunian gedung-gedung perkantoran grade AS sepanjang jalur MRT fase 1 mengalami peningkatan lebih cepat dibandingkan gedung-gedung di luar jalur MRT.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi meluncurkan sistem pembayaran QRIS Tap di Stasiun LRT Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, pada Kamis (4/12).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved