APBN-P 2015 Hemat dan Realistis

PEMERINTAH merampingkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Dengan postur anggaran yang efisien, berbagai program pembangunan diharapkan lebih efektif mencapai target.

Perampingan postur anggaran itu bukan tanpa sebab. Salah satu pemicunya ialah prediksi harga minyak dunia yang cenderung rendah sepanjang tahun ini. Kondisi itu tentu akan berpengaruh pada penerimaan hasil migas bagi Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja pemerintah dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, kemarin, menyebutkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya pada bagian migas, menurun sampai Rp14,27 triliun, dengan perincian minyak bumi turun Rp11,4 triliun dan gas bumi turun Rp2,86 triliun.

"PNBP dari migas turun karena banyak badan usaha yang tidak semangat meningkatkan produksi migas karena harga migas yang sedang turun," paparnya.

Untuk mengimbangi penurunan itu, pemerintah pun melakukan efisiensi pengeluaran, terutama belanja pemerintah pusat. Tercatat penurunan belanja pemerintah pusat sebesar Rp27,1 triliun dan penurunan transfer ke daerah sebesar Rp2,5 triliun.

Terkait dengan penghematan dan efisiensi tersebut, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres Nomor 2/2015 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering.

Inpres yang terbit 29 Januari lalu itu bertujuan meningkatkan kualitas belanja dan kapasitas program prioritas nasional APBN Tahun Anggaran 2015.

Presiden menginstruksikan setiap kementerian/lembaga melakukan pemblokiran mandiri (self blocking) terhadap alokasi anggaran belanja perjalanan dinas meeting/konsinyering yang akan dihemat pada program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2015, dan memastikan anggarannya tidak dicairkan.

Usul perampingan postur RAPBN-P 2015 dengan memangkas pengeluaran dan menurunkan pendapatan negara itu disepakati sebagai hasil rapat panitia kerja A. Rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit tersebut juga menyepakati asumsi makro ekonomi (lihat tabel).

Seluruh hasil rapat Panja RAPBN-P 2015 itu diharapkan segera disepakati dalam rapat kerja Banggar agar dapat diajukan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat, 13 Februari.

Lebih efektif
Porsi APBN-P 2015 disepakati sebesar Rp1.985 triliun, yang lebih rendah dari anggaran dalam APBN 2015 sebesar Rp2.039 triliun itu, dinilai lebih realistis dan efektif. "Meskipun jumlahnya lebih kecil, memang sudah diprioritaskan pada pos-pos yang produktif," ujar pengamat ekonomi Prasetyantoko, kemarin.

Penurunan jumlah anggaran belanja itu, menurutnya, karena sudah tidak ada lagi subsidi BBM yang memiliki porsi besar dalam APBN sebelumnya.

Pengamat ekonomi dari Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga optimistis postur hemat belanja yang diajukan pemerintah justru dapat mendorong target pertumbuhan ekonomi 5,7%.

"Yang penting jangan potong belanja infrastruktur," ujarnya.