Senin 18 September 2017, 16:35 WIB

Ombudsman Telisik Dugaan Maladministrasi Tarif Uang Elektronik

Cahya Mulyana | Ekonomi
Ombudsman Telisik Dugaan Maladministrasi Tarif Uang Elektronik

MI/ARYA MANGGALA

 

Ombudsman Republik Indonesia akan melakukan investigasi dugaan maladministrasi rencana pengenaan biaya isi ulang (top up) uang elektronik (e-money). Jika ditemukan pelanggaran regulasi dan adminsitrasi maka Bank Indonesia dapat diberikan rekomendasi untuk membatalkannya.

"Ombudsman telah melakukan OMI (Own Motion Investigation) atau investigasi tanpa laporan terkait kebijakan pengenaan biaya isi ulang e-money," terang Anggota Ombudsman RI bidang Ekonomi I, Dadan Suparjo Suharmawijaya usai menerima laporan dugaan maladministrasi pengenaan biaya top up e-money, di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, hari ini.

Menurutnya rencana BI tersebut tidak boleh mengabaikan UU khususnya terkait keabsahan transaksi menggunakan uang tunai. Maka apabila transaksi tol diwajibakan menggunakan non tunai harus tetap disediakan gerbang bagi publik yang ingin melakukan transaksi tunai.

Kemudian regulator dituntut untuk mengikuti aturan berlaku dalam merancang aturan transaksi non tunai di tol. Itu khususnya pengenaan biaya top up e-money yang menjadi pertanyaan saat ini dan dibebankan kepada konsumen.

Pada kesempatan sama, pelapor dugaan maladminsitrasi pengenaan biaya top up e-money ke Ombudsman, David Maruhum L Tobing menilai bahwa rencana kebijakan BI berupa pengenaan biaya isi ulang kartu elektronik alias e-Money berkisar antara Rpl.500-2.000 patut diduga bentuk tindakan maladministrasi.

Hal itu juga mencerminkan keberpihakan pada pengusaha serta pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadlilan dan diskriminasi bagi konsumen. "Saya melaporkan dugaan itu dan harapannya kebijakan tersebut dibatalkan," tegasnya.

David beralasan bahwa rencana kebijakan BI hanya akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha berupa efisiensi pada pengelola jalan tol dan dana pihak ketiga yang diperoleh bank pun meningkat.

Selain itu lembaga perbankan yang menerbitkan uang elektronik mendapatkan dana murah dan bahkan gratis karena uang elektronik tidak berbunga, dan BI secara terang-terangan mendukung rencana pengelola jalan tol yang mewajibkan pembayaran nontunai menggunakan kartu uang elektronik atau e-toll. (OL-7)

Baca Juga

DOK BP BATAM

Wakil Kepala BP Batam Terima Kunjungan Kerja Civil Service College Singapore

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 23 Mei 2022, 08:32 WIB
Mark Low menyampaikan tujuan dari kunjungan kerja Civil Service College Singapore (CSC) ke BP Batam untuk mempererat hubungan baik antara...
MI/HO

Menko Perekonomian Bertemu CEO Qualcomm Bahas Peluang Investasi Digital

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 23 Mei 2022, 07:40 WIB
Menko Airlangga menyampaikan perbaikan ekonomi pascapandemi menjadi peluang untuk mentransformasi perekonomian dan berbagai aktivitas...
DOK Pribadi.

Appnindo Minta Insentif untuk Rokok Elektrik seperti Mobil Listrik

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 23 Mei 2022, 07:10 WIB
Cukai vape sistem tertutup (closed system) lebih tinggi 13 kali lipat dari sistem terbuka (open system), meski sama-sama menggunakan likuid...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya