Gibran Bakal Urus Papua, PDIP: Jangan Sampai Bikin Masalah Baru

Andreas mengaku ia beberapa waktu lalu kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya. Di sana ia menerima aspirasi dan permohonan untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

KPK Pertimbangkan Panggil Sesmen UMKM

Budi mengungkapkan bahwa KPK juga akan membuka peluang untuk memanggil langsung Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait isi surat mengenai kunjungan istrinya, Agustina Hastarini, ke Eropa.

Uji Coba Sekolah Swasta Gratis, Premprov DKI Tunggu Perpres dari Presiden

Jakarta mampu melaksanakan amanah konstitusi tersebut. Ia mengaku, Pemprov telah menyiapkan 40 sekolah swasta untuk uji coba sekolah gratis di 40 sekolah.

Inilah Aktivitas Terakhir Diplomat Kemenlu yang Ditemukan Tewas Terlilit Lakban

Korban juga tampak mengambil pesanan makanan dari ojek online. Korban pun juga sempat makan di ruang makan indekosnya.

DPRD Desak Realisasi Pelaksanaan Sekolah Swasta Gratis

Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026

KPK Minta Bantuan Kepala BPKH Usut Korupsi Kuota Haji

Fadlul memberikan informasi kepada penyelidik KPK sampai pukul 19.20 WIB. Menurut dia, pertukaran informasi antara instansi dan penegak hukum wajar dilakukan.

72 Mobil Disita Terkait Korupsi Sritex, Ada Alphard hingga Mercedez

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita puluhan kendaraan terkait kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit di PT Sritex. Penyitaan didasari enam surat perintah.

KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Gedung di Lamongan

Asep enggan memerinci nama-nama tersangka, sampai penahanan dilakukan. Kasus ini lama diselesaikan karena penghitungan kerugian negara belum rampung.

Basuki: IKN Sudah Bebas dari PSK dan Judi Sabung Ayam

Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.

DPR Setuju Kodifikasi UU Pemilu Masuk Rencana Strategis DPR 2025-2029

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengesahkan peraturan itu setelah mendapatkan persetujuan saat rapat paripurna DPR RI, Selasa (8/7). 

NasDem Dorong MPR Tafsirkan Putusan MK, Pakar HTN: Tidak Berwenang

Umbu mengatakan MPR tidak berwenang menafsirkan putusan MK yang nantinya berdampak pada eksistensi dan keberlakuan putusan MK. Ia mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat.

Sebanyak 29 RT dan 3 Ruas Jalan di Jakarta Masih Tergenang Banjir

BPBD DKI Jakarta mencatat hingga pukul 15.00 WIB, genangan masih terjadi di 29 Rukun Tetangga (RT) dan tiga ruas jalan di wilayah DKI Jakarta.

Kolaborasi Jakarta dan Bekasi, Dua Flyover Baru, Penyediaan Air Bersih dan TransJabodetabek

Kerja sama ini mencakup pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, seperti transportasi publik, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

Draf RUU KUHAP Muat 334 Pasal dengan 10 Subtansi Baru

Sepuluh poin baru yang disorot ialah penyesuaian dengan nilai-nilai KUHP baru yakni restoratif, rehabilitatif, dan restitutif. 

DPR Soroti Pentingnya Perbaikan Budaya Politik dalam Pemilu

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan pentingnya perbaikan budaya politik dalam sistem pemilu di tanah air, selain perbaikan soal aturan kepemiluan.

Kaget Dengar Banyak PSK di IKN, Cak Imin: Harus Dicek

Cak Imin sempat heran baru mengetahui informasi tersebut. Ketua Umum PKB itu mengatakan praktik prostitusi itu masalah gawat.

Jaktim Lakukan Pengerukan Kali untuk Antisipasi Banjir

Pekerjaan ini merupakan bagian dari program normalisasi yang dikoordinasikan bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta.

Tunggu Arahan Para Ketum Parpol, DPR: Mereka Punya Helicopter View Kebangsaan

Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.

Sulit Move On dari Dinamika Pemilu, DPR: Kini Dihadapkan Putusan MK

Rifqi mengeluhkan bahwa isu kepemiluan selalu hadir. Meski pesta demokrasi itu sudah beres

Ketua Komisi II sebut MK Men-downgrade Dirinya

Ketua DPP Partai NasDem itu menilai MK telah melampaui kewenangannya. Padahal, tugas DPR dan pemerintah dalam membentuk norma melalui undang-undang.

Altruisme dan Profesionalisme Relawan Pendidikan

Olahraga bukan sekadar Gerak

Kemenlu dan Kembalinya Diplomasi Ekonomi